Infokaltim.id, Bontang – Polemik antrean Pertalite di Bontang tak hanya menyeret persoalan distribusi dan pasokan. Cara Pertamina Patra Niaga berkomunikasi dengan media ikut disorot DPRD Bontang. Ketua Komisi C DPRD Bontang Alfin Rausan Fikry meminta perusahaan tidak memblokir kontak wartawan yang hendak meminta penjelasan terkait persoalan BBM.
Alfin menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting ketika masyarakat sedang menghadapi persoalan yang berdampak luas. Menurut politikus Golkar tersebut, wartawan memiliki kepentingan untuk memperoleh keterangan dari pihak Pertamina agar informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur.
Pernyataan itu disampaikan Alfin setelah menerima informasi bahwa terdapat sejumlah wartawan yang kontaknya diduga diblokir oleh Sales Branch Manager (SBM) Kaltimut III Fuel Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Hermawan Bagus Prabowo.
Alfin mempertanyakan alasan pemblokiran tersebut. Terlebih, pertanyaan yang hendak disampaikan wartawan berkaitan langsung dengan persoalan antrean Pertalite yang tengah menjadi perhatian masyarakat Bontang.
“Publik ini semuanya bertanya-tanya apa penyebabnya dan segala macam. Teman-teman wartawan mau bertanya, tetapi kalau nomornya diblokir, bagaimana publik mau tahu?” kata Alfin saat rapat penanganan antrean pertalite, Jumat (28/8/2026) di Ruang Rapat DPMPTSP.
Ia menegaskan media merupakan salah satu jembatan antara perusahaan dan masyarakat. Karena itu, komunikasi dengan wartawan semestinya tetap dibuka, terutama ketika perusahaan sedang menghadapi persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alfin tidak ingin persoalan komunikasi justru membuat masyarakat semakin sulit mendapatkan informasi mengenai distribusi Pertalite di Bontang. Menurutnya, Pertamina Patra Niaga perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi yang terjadi.
“Jangan sampai karena tidak ada komunikasi, kami yang di daerah justru dibenturkan dengan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Alfin, persoalan tersebut semakin penting karena DPRD Bontang sendiri telah memanggil pihak Pertamina Patra Niaga untuk membahas antrean Pertalite. Ia meminta Hermawan Bagus Prabowo hadir dalam rapat DPRD yang dijadwalkan pada 31 Agustus.
Baginya, forum tersebut dapat menjadi ruang untuk menjelaskan berbagai pertanyaan yang selama ini muncul di tengah masyarakat. Termasuk mengenai penyebab antrean, distribusi BBM, serta langkah yang akan dilakukan untuk mengatasinya.
Alfin juga mengingatkan bahwa jabatan pimpinan perusahaan membawa tanggung jawab untuk menghadapi pertanyaan publik. Ia meminta pihak Pertamina tidak menghindari komunikasi hanya karena banyaknya pertanyaan yang masuk.
“Kalau tidak mau ditanya soal persoalan seperti ini, ya jangan mau dibikin pusing. Tapi ketika memegang tanggung jawab, harus siap menghadapi pertanyaan,” ujarnya.
Ia berharap Pertamina Patra Niaga membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan media dan DPRD. Menurut Alfin, keterbukaan justru dapat membantu meredam keresahan masyarakat karena informasi mengenai persoalan Pertalite bisa disampaikan berdasarkan penjelasan resmi.
“Datang ke DPRD, hadapi teman-teman wartawan yang ingin bertanya. Biar semuanya jelas dan publik mendapatkan informasi yang sebenarnya,” pungkas Alfin.
[ayu|anl|adv dprd btg]