Infokaltim.id, Bontang – Ada yang janggal dalam distribusi Pertalite di Bontang. Di satu sisi, masyarakat masih harus menghadapi antrean panjang di SPBU. Di sisi lain, kuota BBM bersubsidi disebut masih tersisa dalam jumlah besar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Bontang dalam rapat pembahasan antrean BBM bersama pemerintah di ruang DPMPTSP Bontang, Jumat (28/8/2026).
DPRD mempertanyakan efektivitas penyaluran Pertalite ketika data menunjukkan masih terdapat sisa kuota. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, sisa kuota Pertalite dari 2025 tercatat sekitar 2.475 kiloliter (KL).
Sementara berdasarkan data semester I, sisa kuota Pertalite juga disebut mencapai sekitar 12.656 KL.
Angka tersebut membuat DPRD meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi BBM bersubsidi di Kota Bontang. Sebab, persoalan di lapangan justru menunjukkan masyarakat masih kesulitan memperoleh Pertalite.
Ketua Komisi B DPRD Bontang Rustam menilai sisa kuota semestinya menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar angka dalam laporan. Menurutnya, kuota yang tersedia harus diikuti distribusi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Apalagi, kapasitas penyimpanan di sejumlah SPBU dinilai cukup untuk menampung pasokan BBM.
Di SPBU Kopkar Kilometer 6, misalnya, kapasitas tangki Pertalite disebut mencapai sekitar 60 KL. Tangki Pertamax memiliki kapasitas sekitar 30 KL.
Sementara kapasitas tangki di SPBU Kilometer 3 berada di kisaran 33 KL untuk BBM tertentu. Tangki Solar disebut sekitar 32 KL. Adapun SPBU Akawy memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 22 KL untuk seluruh produk BBM.
Kondisi itu membuat DPRD mempertanyakan mengapa kapasitas penyimpanan yang tersedia belum dibarengi dengan pola distribusi yang lebih maksimal.
“Ini tiap SPBU bisa menampung semua, kenapa harus ditahan? Apa alasannya,” kata Rustam.
Menurut DPRD, persoalan distribusi tidak bisa hanya dilihat dari besarnya konsumsi masyarakat. Volume pengiriman, jadwal kedatangan, kapasitas tangki, hingga penyerapan kuota harus dihitung secara bersamaan.
Jika seluruh komponen tersebut berjalan baik, antrean Pertalite seharusnya bisa ditekan.
Data yang dibahas dalam rapat menunjukkan, ketika distribusi berjalan lancar, lima SPBU di Bontang dapat menyalurkan sekitar 56 ribu liter Pertalite setiap hari. Titik penyaluran itu meliputi SPBU Akawy, Kopkar Kilometer 6, Kilometer 3, Tanjung Laut, dan KS Tubun.
Namun, di lapangan antrean tetap terjadi. Salah satunya terlihat di SPBU Kopkar Kilometer 6, Jalan Brigjen Katamso, Selasa (25/8/2026).
Pantauan sekitar pukul 09.44 Wita menunjukkan antrean kendaraan memanjang hingga melewati Simpang Tiga Yabis. Antrean didominasi sepeda motor dan mobil yang hendak mengisi Pertalite.
Pengelola SPBU bahkan membuka dua jalur antrean untuk mengurai kepadatan. Kendati demikian, panjangnya antrean membuat sebagian kendaraan mengambil badan Jalan Brigjen Katamso.
Direktur Utama SPBU Kopkar Muhammad Jufri mengatakan dua jalur diterapkan karena antrean kendaraan terus bertambah.
“Ini antrean sudah panjang, khawatirnya makin panjang. Makanya kita terapkan sistem antrean dua jalur,” ujarnya.
Selain persoalan distribusi, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi juga menjadi sorotan. Di SPBU Tanjung Laut, ditemukan barcode yang tercatat tidak sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Temuan itu kemudian ditindak dengan pemberian sanksi.
DPRD menilai pengawasan tetap diperlukan agar Pertalite bersubsidi tidak disalahgunakan. Namun, pengawasan harus berjalan beriringan dengan perbaikan distribusi.
Sebab, menjadi persoalan ketika masyarakat masih berdesakan mendapatkan Pertalite sementara kuota disebut belum terserap maksimal.
DPRD Bontang pun mendorong seluruh pihak mengevaluasi kembali pola penyaluran Pertalite. Mulai dari volume pengiriman, jadwal mobil tangki, kapasitas SPBU, hingga penyerapan kuota harus dipastikan berjalan sesuai kebutuhan.
[ayu|anl|adv dprd btg]