Infokaltim.id, Bontang– Persoalan lingkungan, keterbatasan air bersih, hingga banjir kembali menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang. Pemerintah Kota Bontang diminta memperkuat mitigasi dan tidak menjadikan keterbatasan fiskal sebagai alasan menghentikan program pengendalian banjir.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bontang Winardi mengatakan, sejumlah persoalan lingkungan perlu mendapat perhatian lebih serius, terutama memasuki musim kemarau.
Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2026, Selasa (8/9/2026).
Salah satu yang disoroti adalah kejadian kebakaran lahan di wilayah Bontang. Fraksi meminta pengawasan di kawasan rawan kebakaran ditingkatkan, termasuk terhadap aktivitas pembukaan maupun pembersihan lahan yang dilakukan dengan cara membakar.
Menurut Winardi, kondisi cuaca kering meningkatkan risiko kebakaran lahan meluas hingga mendekati permukiman dan fasilitas publik.
Karena itu, pemerintah bersama instansi terkait diminta melakukan pengawasan secara intensif. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai bahaya pembakaran lahan, khususnya selama musim kemarau.
Selain kebakaran lahan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti masih ditemukannya praktik pembakaran sampah di tengah masyarakat. Sosialisasi dan penegakan aturan mengenai larangan pembakaran sampah dinilai perlu diperkuat.
“Dalam kondisi musim kemarau seperti saat ini, kebiasaan tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan akibat asap dan menurunkan kualitas udara, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran,” ujar Winardi.
Krisis Air Perlu Komunikasi
Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah keterbatasan ketersediaan air pada musim kemarau. Fraksi PDI Perjuangan meminta penanganan krisis air tidak sebatas menerapkan distribusi secara bergilir.
Menurut Winardi, kebijakan tersebut perlu disertai komunikasi publik yang jelas. Masyarakat harus mengetahui kondisi sumber air, jadwal distribusi, serta langkah penghematan yang dapat dilakukan.
Sosialisasi juga diminta dilakukan secara berjenjang hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan RT. Dengan begitu, informasi mengenai kondisi layanan air dapat diterima masyarakat secara merata.
“Penanganan kondisi ini tidak seharusnya hanya bertumpu pada skema penghentian aliran air secara bergilir, tetapi perlu disertai komunikasi publik dan sosialisasi yang terencana,” katanya.
Sementara itu, penanganan banjir tetap menjadi salah satu program yang dinilai harus diprioritaskan. Fraksi PDI Perjuangan memandang banjir sebagai persoalan berulang yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, kesehatan, dan keselamatan warga Bontang.
Winardi menegaskan keterbatasan fiskal tidak boleh menghentikan program pengendalian banjir yang telah direncanakan.
Dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga perlu terus diperjuangkan agar penanganan banjir Bontang dapat dilakukan secara terpadu, mulai dari kawasan hulu hingga hilir.
[ayu|anl|adv dprd btg]