Senin, November 16, 2026
BerandaBeritaDisperkim PPU Jajaki Program PLTS untuk Gedung Pemerintah dan Masyarakat

Disperkim PPU Jajaki Program PLTS untuk Gedung Pemerintah dan Masyarakat

Infokaltim.id, Penajam– Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkim) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjajaki sejumlah program energi baru terbarukan melalui koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) di Jakarta.

Koordinasi tersebut membahas peluang pemanfaatan energi surya melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap atau rooftop untuk gedung pemerintah daerah serta PLTS komunal bagi masyarakat. Selain itu, turut dibahas penelusuran aset penerangan jalan umum (PJU) yang berasal dari Kementerian ESDM.

Kepala Disperkim PPU, Riviana Noor, mengatakan, terdapat beberapa peluang program yang dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah. Salah satunya pengusulan PLTS rooftop untuk gedung-gedung milik pemerintah daerah.

Menurutnya, pengajuan program tersebut dapat dilakukan melalui surat resmi pemerintah daerah kepada Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE. Pengajuan harus dilengkapi data profil singkat gedung, jumlah bangunan yang diusulkan, serta kapasitas tegangan listrik yang digunakan.

“Untuk program PLTS rooftop, pemerintah daerah dapat mengajukan usulan secara resmi dengan melampirkan data gedung yang akan menjadi lokasi pemasangan. Selanjutnya, kementerian akan melakukan studi kelayakan atau feasibility study (FS) sebelum usulan mendapatkan persetujuan,” jelas Riviana.

Dalam pembahasan tersebut, pengusulan PLTS rooftop untuk gedung pemerintah daerah diarahkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), khususnya Bidang Cipta Karya.

Selain PLTS rooftop, peluang pengembangan PLTS komunal juga menjadi perhatian. Program ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di wilayah yang membutuhkan akses energi surya.

Riviana menjelaskan, pengajuan PLTS komunal harus disertai surat usulan dari Bupati PPU. Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan data mengenai jumlah wilayah yang membutuhkan program tersebut, jumlah kepala keluarga (KK) calon penerima manfaat, serta kepastian legalitas lahan milik pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan.

“Untuk PLTS komunal, ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan, terutama data kebutuhan masyarakat, jumlah KK penerima manfaat, serta legalitas lahan pemerintah daerah sebagai lokasi pembangunan. Ini menjadi bagian penting dalam proses pengusulan ke kementerian,” ujarnya.

Di sisi lain, koordinasi tersebut juga membahas keberadaan aset PJU milik Kementerian ESDM di wilayah PPU. Penelusuran lebih lanjut akan dilakukan bersama bagian pengelolaan aset Ditjen EBTKE. Hal ini diperlukan karena sebagian aset PJU diketahui telah diserahkan kepada pemerintah daerah.

Sementara itu, pembahasan mengenai program konservasi energi melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau pihak swasta belum tuntas. Beberapa peluang yang turut disinggung di antaranya jaringan gas (jargas) rumah tangga dan pemanfaatan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Pembahasan kedua program tersebut masih memerlukan koordinasi lanjutan karena bidang yang menangani konservasi energi belum dapat hadir dalam pertemuan di Kementerian ESDM.

Riviana mengatakan, hasil koordinasi tersebut menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah tindak lanjut, terutama terkait kelengkapan administrasi dan data teknis yang dibutuhkan dalam pengusulan program.

“Peluang kerja sama tersebut, kami berharap dapat mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan, baik untuk mendukung kebutuhan operasional gedung pemerintahan maupun memperluas akses energi bagi masyarakat di Kabupaten PPU,” pungkasnya.

[nly|anl|adv kmf ppu]

Post Views: 149
RELATED ARTICLES

Most Popular

Post Views: 257,825