Infokaltim.id, Samarinda– Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyampaikan keprihatinannya terkait proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2026 yang mengalami penurunan signifikan.
Dari proyeksi awal sebesar Rp21 triliun, APBD Kaltim diproyeksikan turun menjadi Rp15 triliun, atau berkurang sekitar Rp6 triliun akibat kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kondisi ini menjadi keprihatinan kita semua sebagai masyarakat Kaltim,” kata Syarifatul.
“Pengurangan Rp6 triliun ini sangat besar dan berdampak pada seluruh aspek pembahasan anggaran di provinsi,” sebutnya.
Menurut Syarifatul, penurunan anggaran tersebut memaksa pemerintah provinsi dan DPRD melakukan revisi besar-besaran. Termasuk efisiensi belanja rutin seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan pengeluaran operasional lainnya.
Sorotan utama dari Komisi III DPRD Kaltim adalah bantuan keuangan yang diberikan pemerintah provinsi kepada 10 kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Berau.
“Sebelumnya proyeksi bantuan keuangan mencapai sekitar Rp300 miliar, namun kini hanya Rp250 miliar,” jelasnya.
“Pemangkasan ini tentu menjadi kegalauan bagi kami, karena kabupaten/kota juga menghadapi pemotongan dari TKD, sehingga ruang gerak kami sangat terbatas,” sebutnya.
Meski demikian, Syarifatul memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim atas komitmennya terhadap program prioritas meski berada di tengah pemotongan anggaran.
Salah satu program yang tetap mendapat porsi signifikan adalah program pendidikan gratis, atau yang dikenal sebagai Gratis Pol 1 hingga 6 dan Jospol 1 hingga 6.
“Untuk pendidikan gratis, mulai dari SMA, SMK, SLB hingga S3, anggarannya masih sebesar Rp2,09 triliun,” imbuhnya.
“Angka ini sangat besar dibanding belanja fisik pembangunan infrastruktur, dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” bebernya.
“Khususnya membebaskan anak-anak dari biaya UKT,” terang Syarifatul.
Menurutnya, meskipun pembangunan infrastruktur harus direduksi akibat pemotongan APBD, pemerintah tetap konsisten dalam membiayai pendidikan sebagai ujung tombak visi misi Gubernur Kaltim.
“Ini menunjukkan bahwa meski ada keterbatasan anggaran, prioritas untuk generasi muda Kaltim tetap dijalankan,” pungkasnya.
[anr|anl|ads dprd kaltim]