Infokaltim.id, Samarinda- Komisi IV DPRD Kaltim mendorong pemerintah daerah agar segera mempercepat pencairan dana bantuan Gratispol atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa baru tahun 2025 di Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Hal ini disampaikan karena hingga kini sebagian PTS masih tertunda pencairannya akibat persyaratan administrasi yang belum lengkap.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menuturkan bahwa sejumlah kampus swasta belum dapat menikmati bantuan tersebut, sementara bantuan untuk mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) telah dicairkan pada Rabu pekan lalu.
Menurutnya, PTS memiliki peran penting dalam membuka kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat.
Karena itu, ia menilai percepatan penyaluran dana tidak boleh terus tertunda.
“Begitu seluruh administrasi dipenuhi, kami berharap bantuan Gratispol untuk PTS segera dicairkan. Banyak mahasiswa dari keluarga kecil justru menempuh studi di kampus swasta, sehingga mereka juga harus mendapatkan akses bantuan pendidikan ini,” ujarnya, Selasa (2/12/2025)).
Meski demikian, Andi Satya memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah kepemimpinan Rudy–Seno yang dinilai telah memberikan perhatian besar pada sektor pendidikan di tahun pertama masa jabatan mereka.
Hal ini tercermin dari nilai anggaran yang cukup besar untuk gelombang pertama program Gratispol.
“Alokasi untuk tujuh PTN saja sudah melampaui Rp44,15 miliar. Kapasitas anggaran sebesar itu menunjukkan bahwa pemerintah saat ini memang sangat fokus pada peningkatan kualitas pendidikan,” jelas legislator asal Partai Golkar tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa investasi pemerintah di bidang pendidikan adalah langkah yang tepat.
Menurutnya, pendidikan merupakan kunci utama dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Kalau kesejahteraan ingin ditingkatkan, maka pendidikan harus dibenahi. Dari pendidikan yang baik akan lahir kemandirian dan peluang ekonomi yang lebih luas,” tambahnya.
Komisi IV, lanjut Andi Satya, akan terus mengawal agar pengelolaan dana Gratispol dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, khususnya untuk mengurangi beban UKT mahasiswa.
“Kami optimistis, dengan kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh perguruan tinggi, Kaltim dapat berkembang menjadi provinsi yang memiliki SDM unggul dan berdaya saing tinggi,” pungkasnya.
[anr|anl|ads dprd kaltim]