Infokaltim.id, Penajam– Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih melakukan pendataan kebutuhan infrastruktur digital di desa dan kelurahan sebagai dasar rencana penambahan CCTV, WiFi publik, serta jaringan internet. Namun, proses tersebut belum berjalan optimal karena tanggapan dari pemerintah desa dan kelurahan masih terbatas.
Kepala Bidang Aplikasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU, Fitriani, mengatakan pihaknya telah menyurati kecamatan agar meneruskan permintaan pendataan kepada pemerintah desa dan kelurahan di wilayah masing-masing.
Meski surat telah disampaikan lebih dari satu bulan, data yang diterima Diskominfo PPU baru berasal dari sekitar 13 desa atau kelurahan. Salah satu wilayah yang telah menyerahkan data kebutuhan tersebut adalah Desa Purwanganjar.
“Sudah lebih dari satu bulan sejak surat disampaikan, tetapi sampai sekarang tanggapan yang masuk masih sangat terbatas. Baru sekitar 13 desa atau kelurahan yang menyerahkan data,” ujar Fitriani.
Menurutnya, pendataan tersebut menjadi tahapan penting untuk memetakan kebutuhan infrastruktur digital secara
menyeluruh. Pemerintah daerah perlu mengetahui lokasi yang masih mengalami kesulitan akses jaringan agar rencana pengembangan konektivitas dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Kebutuhan itu mencakup berbagai fasilitas publik, mulai dari sekolah, kantor desa dan kelurahan, hingga lokasi pelayanan masyarakat yang belum didukung jaringan internet memadai.
Fitriani menegaskan, Diskominfo PPU ingin mempercepat proses pendataan agar usulan kebutuhan infrastruktur digital dapat segera disusun dan ditindaklanjuti. Karena itu, pihaknya berencana melakukan pendekatan langsung dengan mendatangi kecamatan untuk mendorong percepatan pengumpulan data.
“Kami ingin proses ini berjalan cepat agar kebutuhan di lapangan bisa segera ditindaklanjuti. Karena itu, kami berencana melakukan jemput bola dengan mendatangi kecamatan,” jelasnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi konektivitas di setiap wilayah. Dengan data yang memadai, penentuan lokasi prioritas pembangunan infrastruktur digital juga dapat dilakukan secara lebih terarah.
Tidak hanya penambahan CCTV dan WiFi publik, hasil pendataan tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan proposal bantuan kepada kementerian terkait. Usulan yang disiapkan mencakup pengadaan CCTV, penyediaan WiFi publik, pembangunan infrastruktur internet dan intranet, hingga pembangunan base transceiver station (BTS).
Selain itu, pemerintah daerah juga membuka kemungkinan mengusulkan penggunaan teknologi internet berbasis satelit, seperti Starlink, untuk mendukung wilayah yang sulit dijangkau jaringan konvensional.
Beragam pilihan infrastruktur tersebut disiapkan untuk menjawab kebutuhan konektivitas yang berbeda di setiap wilayah. Ketersediaan data menjadi faktor penting agar usulan yang diajukan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan fasilitas pelayanan publik.
“Melalui percepatan pendataan ini, kami berharap pemerataan akses internet dapat menjadi bagian dari penguatan layanan digital daerah. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, sekolah, kantor pemerintahan, dan fasilitas pelayanan masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi secara lebih optimal,” tutupnya.
[nly|anl|adv kmf ppu]