Angka Kemiskinan Naik 0,07 Persen Selama Covid-19, Pemkab Kutim Bakal Kerahkan Tim Penanggulangan

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman. (Infokaltim.id/Ist).

Infokaltim.id, Sangatta- Dampak pandemi Covid-19 tentu tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, namun sektor ekonomi pun sangat berpengaruh di masyarakat.

Telah banyak kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 terkait dengan aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Namun juga tak kunjung teratasi. Sehingga berimbas pada kesenjangan yang terjadi pada masyarakat.

Pada awal 2020 lalu, pertumbuhan perekonomian Kutim mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya, dan berimbas pada jumlah kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,07 persen atau sebanyak 166 orang.

Menanggapi persoalan itu, Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman mengatakan, banyak faktor terkait dengan kemiskinan itu, karenai Kabupaten Kutim termasuk daerah dengan tujuan investasi sehingga banyak masyarakat daerah lain yang berkunjung ke Kutim ini untuk mencari pekerjaan.

“Kutim ini adalah daerah investasi, sudah barang tentu akan mengundang banyak orang datang, entah itu investor. dan yang tidak bisa kita hindari adalah mereka yang ingin mencari kerja,” ujar Ardiansyah Sulaiman, Senin (08/11/2021).

Hal itu menjadi salah satu faktor yang sangat dominan, sehingga kata Ardiansyah, di kabupaten Kutim jika dilihat masyarakat pendatang yang paling mendominasi. Pendatang yang memasuki Kabupaten Kutim tentu tidak serta merta memiliki rumah dan pekerjaan.

“Apabila yang datang itu dengan satu keluarga otomatis anak yang tidak sekolah ini juga berpengaruh,” bebernya.

Faktor lain, diungkapkan Ardiansyah, disisi lain bicara kependudukan, mereka juga masih belum langsung tercatat sebagai penduduk kabupaten Kutim. Tetapi, mereka akan tetap mempengaruhi kondisi masyarakat di Kutim, termasuk angka kemisikanan dan pertumbuhan ekonomi.

“Tapi, saya rasa semua daerah sama seperti ini, kami tidak bisa mengatakan ini salah. Tetapi inilah konsekuensi logis bagi daerah terbuka seperti Kutai Timur,” jelasnya.

Selain itu, tidak kalah pentingnya, disebutkan Ardiansyah, bahwa Pemerintah atau tim penanggulangan kemiskinan memang pada saat melakukan program kegiatan dilapangan, ini ternyata masih belum sinkron, sehingga apa yang dilaporkan oleh tim kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum memiliki kesatuan.

“Sehingga saya merasa berkewajiban, karena saya juga baru dilantik tahun ini pada Februari, otomatis program saya secara maksimal nanti saya berjalan ditahun depan,” ungkapnya.

Ardiansyah juga membeberkan, bahwa dia telah menyediakan bahwa program apapun yang akan disiapkan oleh OPD apabila terkait dengan penanggulangan kemiskinan maka hal tersebut harus terkoneksi oleh tim penanggulangan kemiskinan daerah.

Di luar dari itu, Ardiansyah mengakui jika luasnya Kabupaten Kutim otomatis infrastruktur yang dipersiapkan juga masih belum mampu untuk memberikan yang tebaik bagi masyarakat.

” Sehingga ini juga masih menjadi faktor yang paling utama,” tutupnya.

[Anr | Sdh | Ads]