Infokaltim.id, Samarinda- Komisi IV DPRD Kaltim mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mengambil langkah tegas terkait masih ditemukannya praktik prostitusi terselubung di kawasan bekas lokalisasi, seperti di Loa Hui hingga Solong.
Mereka meminta agar seluruh aktivitas ilegal tersebut dihentikan sepenuhnya dan kawasan itu ditutup secara total.
Dua wilayah tersebut sebelumnya kembali menjadi perhatian setelah operasi gabungan Satpol PP Kaltim dan Satpol PP Samarinda menemukan indikasi prostitusi yang berlangsung di bilik-bilik terselubung di belakang deretan kafe.
Temuan itu memantik sorotan karena kawasan lokalisasi tersebut telah resmi ditutup sejak 1 Juni 2016.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menjelaskan bahwa larangan saja tidak cukup untuk menghentikan aktivitas yang sudah berlangsung bertahun-tahun tersebut.
Menurutnya, tanpa tindakan konkret, selalu ada pihak yang mencoba menghidupkan kembali kegiatan yang sudah dinyatakan ilegal itu.
“Setahu kami, pemerintah kota sudah beberapa kali melakukan penertiban terhadap aktivitas prostitusi di sana. Tapi faktanya, praktik itu tetap muncul lagi,” ujar Darlis pada Senin (01/12/2025).
Ia menilai situasi ini semakin mengkhawatirkan, mengingat wilayah permukiman di sekitar area bekas lokalisasi kini telah berkembang pesat dan dihuni lebih banyak warga.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat dan memengaruhi kehidupan keluarga yang tinggal di dekat lokasi.
Darlis juga menegaskan bahwa penertiban tidak boleh hanya berfokus pada Loa Hui dan Solong saja.
Dirinya meminta agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan melakukan penutupan permanen terhadap titik-titik lain di Kota Samarinda yang diduga masih menjadi tempat berlangsungnya praktik serupa.
“Walaupun sudah dilarang, nyatanya aktivitas itu tetap berjalan. Karena itu, penanganan harus dilakukan secara total dan tidak parsial,” tegasnya.
[anr|anl|adv dprd kaltim]