Infokaltim.id, Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa rencana pembangunan empat SMA baru di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) perlu dikaji secara menyeluruh.
Tidak hanya dari sisi kesiapan lokasi dan infrastruktur, tetapi juga terkait ketersediaan tenaga pendidik serta kapasitas anggaran daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, usai menerima pemaparan dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III mengenai rencana pengembangan sekolah tingkat menengah di Kukar.
Darlis mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pembangunan sekolah baru di Kaltim adalah ketidaksesuaian jumlah peserta didik dengan kapasitas sekolah.
Ia menilai, beberapa sekolah yang telah berdiri sebelumnya justru mengalami kekurangan siswa sehingga tidak berjalan optimal.
“Di Kalimantan Timur, kita sering menghadapi kondisi di mana jumlah siswanya sangat sedikit, tidak sesuai dengan perencanaan,” ujarnya.
Ia menilai situasi tersebut berpotensi membuat fasilitas yang dibangun menjadi tidak efisien dan pada akhirnya hanya membebani anggaran daerah.
Selain persoalan siswa, Darlis juga menyoroti kekurangan guru yang kerap menjadi hambatan dalam pengoperasian sekolah baru.
Menurutnya, pembangunan fisik tidak boleh mendahului pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik.
“Jangan sampai bangunan sekolahnya ada, tapi gurunya tidak tersedia atau jumlahnya tidak memadai. Itu justru tidak membawa manfaat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kesiapan pembiayaan daerah.
Pendirian sekolah baru, mulai dari pembangunan hingga operasionalnya, membutuhkan biaya yang besar, sementara APBD Kaltim saat ini dinilai memiliki beban yang cukup berat.
“Anggaran untuk sekolah baru memberikan tekanan besar pada APBD. Karena itu, kami meminta Dinas Pendidikan benar-benar melakukan kajian yang menyeluruh,” katanya.
Komisi IV, lanjut Darlis, akan terus mengawal proses kajian hingga keputusan final ditetapkan, demi memastikan pembangunan sekolah tidak menimbulkan persoalan pendanaan di masa depan.
Meski demikian, DPRD tetap melihat pendirian SMA baru sebagai langkah penting untuk memperluas akses pendidikan.
Namun kebijakan tersebut harus didasari perencanaan matang, mulai dari proyeksi jumlah siswa, kebutuhan guru, fasilitas pendukung, hingga rencana pembiayaan jangka panjang dari pemerintah provinsi.
[anr|anl|ads dprd kaltim]