Infokaltim.id, Bontang– DPRD Kota Bontang melalui Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk melakukan terobosan dan inovasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permintaan ini disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD setelah Badan Anggaran menyerahkan Laporan Hasil Pembahasan Raperda Kota Bontang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Fraksi PKS mendesak Pemkot Bontang untuk menjadi lebih akurat dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan fisik. Tujuannya adalah mencegah penundaan dalam penyelesaian pekerjaan dan memastikan kualitas pekerjaan.
Fraksi PKS juga mendesak Pemkot Bontang untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah sebagai sumber pendapatan.
“Saat ini, sumber penerimaan Anggaran Pendapatan Daerah masih sangat bergantung pada Dana Perimbangan Sektor Dana Bagi Hasil (DBH). Oleh karena itu, Pemkot Bontang harus menciptakan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan PAD,” ungkap Muhammad Irfan yang membacakan laporan di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Selasa (27/06/2023).
Program kerja Pemkot Bontang dinilai belum optimal sehingga angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) masih tinggi.
Fraksi PKS juga meminta Pemkot Bontang untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dalam rangka mengatasi berbagai isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan penanggulangan banjir.
“Meski telah mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Pemkot Bontang harus tetap melakukan evaluasi terkait penyerapan anggaran agar angka SILPA tidak terus naik,” lanjut Irfan.
Terakhir, Fraksi PKS meminta Pemkot Bontang untuk segera merealisasikan kegiatan fisik yang telah direncanakan dan melanjutkan pekerjaan yang belum diselesaikan pada tahun sebelumnya.
[Lin|Ard|Ads dprd btng]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
