Infokaltim.id, Bontang– Aktivitas pembangunan Polder Tanjung Laut mulai berdampak pada warga yang tinggal di sekitar kawasan proyek. Debu yang beterbangan dari akses Jalan Selat Karimata menjadi keluhan masyarakat, terlebih terdapat fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD) di sekitar lokasi pekerjaan.
Kondisi tersebut mendapat perhatian Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam saat meninjau proyek Polder Tanjung Laut, Senin (10/8/2026). Ia meminta kontraktor tidak mengabaikan dampak lingkungan selama proses pembangunan berlangsung.
Menurut Andi Faizal, persoalan debu sebenarnya telah disampaikan kepada pihak pelaksana. Kontraktor juga disebut telah menyatakan kesanggupan melakukan penyiraman jalan secara rutin untuk menekan debu yang ditimbulkan kendaraan maupun aktivitas pekerjaan.
“Sudah kita komunikasikan dengan kontraktor dan ada komitmen penyiraman debu sesuai dengan yang diminta masyarakat,” ungkapnya.
Ia menilai penyiraman tidak boleh hanya dilakukan sesekali. Aktivitas proyek yang berlangsung setiap hari berpotensi membuat debu kembali beterbangan, terutama ketika kondisi cuaca panas dan akses jalan dilalui kendaraan proyek.
Perhatian DPRD semakin besar karena keberadaan PAUD di sekitar Jalan Selat Karimata. Anak-anak yang sedang mengikuti kegiatan belajar dinilai menjadi kelompok yang paling rentan terdampak apabila debu tidak segera dikendalikan.
“Ini ada PAUD, kasihan kalau terus dibiarkan tidak dilakukan penyiraman akses Jalan Selat Karimata ini,” tegas Andi Faizal.
Karena itu, DPRD Bontang meminta kontraktor menjadikan pengendalian debu sebagai bagian dari tanggung jawab selama pekerjaan berlangsung. Pembangunan infrastruktur, kata dia, tidak boleh hanya mengejar progres fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang berada di sekitar proyek.
Andi Faizal berharap persoalan tersebut dapat segera ditangani sehingga masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan nyaman tanpa terganggu dampak pekerjaan Polder Tanjung Laut.
Di sisi lain, DPRD tetap mendorong proyek tersebut diselesaikan sesuai target. Polder Tanjung Laut memiliki peran penting dalam memperkuat sistem pengendalian banjir di Kota Bontang. Infrastruktur itu dirancang memiliki kapasitas tampungan sekitar 38 ribu meter kubik.
Dengan kapasitas tersebut, polder diharapkan mampu menjadi salah satu titik pengendali aliran air sekaligus mengurangi risiko genangan di kawasan yang selama ini rentan terdampak banjir.
Namun bagi DPRD Bontang, keberhasilan proyek tidak semata-mata ditentukan dari seberapa cepat pekerjaan fisik diselesaikan. Infrastruktur senilai Rp38,5 miliar tersebut harus memberikan manfaat sesuai tujuan awal pembangunan.
Proyek Polder Tanjung Laut diketahui dikerjakan PT Bumi Lansirang dengan pagu anggaran Rp38,5 miliar. DPRD berharap ketika proyek rampung, manfaat pengendalian banjir dapat benar-benar dirasakan masyarakat. Pada saat yang sama, selama proses pengerjaan, kontraktor diminta tetap menjaga lingkungan sekitar agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru bagi warga.
[ayu|anl|adv dprd btg]