Infokaltim.id, Bontang – Kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bontang mendorong DPRD meminta pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat. Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menilai evaluasi tidak cukup berhenti pada penanganan siswa yang terdampak, tetapi harus menyentuh seluruh rantai penyediaan makanan.
Menurut Andi Faizal, pengawasan perlu dilakukan sejak bahan makanan dibeli hingga hidangan diterima siswa. Setiap tahapan, kata dia, memiliki potensi risiko apabila tidak dikerjakan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Dengan pengawasan dari pemerintah, dengan kejadian ini yang ada, mudah-mudahan MBG pengawasannya lebih bagus lagi dari yang sudah ada sekarang,” kata Andi Faiz, Kamis (13/8/2026).
Ia menyebut pemerintah telah menurunkan tim untuk menangani sekaligus mengevaluasi kejadian tersebut. Langkah itu diharapkan menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan program MBG di Bontang.
Andi Faizal menekankan keberadaan SPPG seharusnya tidak sekadar menjadi bagian administratif dalam pelaksanaan program. Pengawasan terhadap dapur harus berjalan nyata dan dilakukan secara konsisten.
Menurutnya, kualitas bahan baku menjadi salah satu titik penting yang harus diperhatikan. Selain itu, proses pengolahan, kebersihan dapur, hingga waktu dan mekanisme distribusi kepada siswa juga harus dipastikan sesuai ketentuan.
“Kita berharap dari satuan masing-masing dapur bisa menjalankan sesuai standar operasional prosedur yang ada. Baik untuk penyediaan bahan bakunya, kemudian masaknya sampai ke distribusinya,” ujarnya.
Persoalan MBG, lanjut Andi Faizal, tidak hanya berkaitan dengan teknis penyediaan makanan. Kejadian keracunan juga berpotensi memengaruhi kepercayaan orang tua terhadap program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa tersebut.
Kekhawatiran orang tua dinilai wajar. Sebab, makanan yang dibagikan melalui program MBG dikonsumsi langsung oleh anak-anak di sekolah.
Karena itu, DPRD meminta pemerintah dan pengelola dapur SPPG menjadikan aspek keamanan pangan sebagai prioritas. Pengawasan juga diharapkan tidak hanya diperketat ketika muncul kejadian, melainkan dilakukan secara rutin sejak sebelum makanan diproduksi.
Andi Faizal meminta masyarakat tidak serta-merta kehilangan kepercayaan terhadap program MBG. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan setiap persoalan yang muncul menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” tegasnya.
Ia meyakini pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG memiliki komitmen untuk menjaga keamanan makanan yang diberikan kepada siswa.
DPRD Bontang pun mendorong hasil evaluasi kasus keracunan digunakan untuk memperkuat pengawasan dapur SPPG. Dengan begitu, persoalan serupa diharapkan tidak kembali terjadi dan program MBG tetap dapat berjalan dengan aman.
“Kita berharap tidak akan ada lagi kejadian serupa dan orang tua harus percaya kepada pemerintah bahwa segala sesuatu terkait dapur penyediaan ini sudah dijamin aman untuk dikonsumsi anaknya,” pungkasnya.
[ayu|anl|adv dprd btg]