Infokaltim.id, Samarinda- Penurunan tajam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 memunculkan kekhawatiran di lingkungan DPRD.
Fraksi PAN–NasDem menjadi salah satu pihak yang paling vokal menyuarakan potensi dampak besar dari koreksi anggaran tersebut terhadap kelanjutan program pembangunan.
APBD yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp 21,35 triliun harus dikurangi menjadi Rp 15,15 triliun setelah pemerintah pusat memangkas besaran Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Penurunan TKD ini membuat pemerintah provinsi harus melakukan penyesuaian menyeluruh terhadap dokumen KUA–PPAS 2026.
Anggota Fraksi PAN–NasDem, Abdul Giaz, menjelaskan bahwa koreksi anggaran ini bukan sekadar revisi administratif, tetapi dapat memengaruhi banyak proyek yang sudah direncanakan sejak awal.
“Bahwa penerimaan daerah yang telah disepakati harus disesuaikan ulang dengan angka yang jauh lebih rendah dari rencana semula,” kata Giaz.
Giaz merinci bahwa setelah penyesuaian, pendapatan daerah kini bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 10,75 triliun.
“Sementara pendapatan transfer hanya tersisa Rp 3,13 triliun, jauh di bawah estimasi awal sebesar Rp 9,33 triliun,” tegasnya.
Pada saat yang sama, struktur belanja daerah meliputi belanja operasi sebesar Rp 8,16 triliun dan belanja transfer sekitar Rp 5,89 triliun.
Koreksi anggaran lebih dari Rp 6 triliun ini dipandang sebagai tantangan berat bagi pemerintah daerah dalam menetapkan ulang prioritas pembangunan.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan Jalan Tol Samarinda–Bontang (SamBo).
Proyek yang digadang-gadang akan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mengurangi kepadatan jalur nasional itu dinilai rentan terhambat akibat pemangkasan anggaran.
Giaz menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus memberikan kejelasan mengenai kelanjutan proyek tersebut, mengingat komitmen pembangunannya telah disampaikan dalam kunjungan kerja sebelumnya ke kawasan pesisir Kutai Kartanegara dan Bontang.
Selain proyek tol, kondisi sejumlah jalan di berbagai daerah di Kaltim turut menjadi perhatian Fraksi PAN–NasDem.
Giaz menyebut bahwa ruas-ruas seperti jalan menuju Kutai Barat, jalur dari Samarinda ke Bontang dan Kutai Timur, hingga akses menuju Berau masih mengalami kerusakan tanpa perbaikan berarti.
Ia menilai kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pembangunan yang lebih matang dan terukur, terutama di tengah tekanan fiskal.
Di tengah keterbatasan anggaran, Fraksi PAN–NasDem mendesak pemerintah provinsi untuk segera memaparkan langkah konkret mengenai penataan ulang program prioritas.
Selain itu, mereka mendorong adanya upaya menggandeng sektor swasta, BUMD, dan lembaga non-pemerintah sebagai alternatif sumber pendanaan agar proyek-proyek strategis tetap dapat berjalan.
Menurut Giaz, setiap penyesuaian anggaran harus dibarengi dengan strategi yang jelas agar pembangunan tidak terhenti dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
“Program prioritas tetap harus terlaksana, apa pun kondisi anggarannya,” ujarnya menutup pernyataan.
[anr|anl|ads dprd kaltim]