Infokaltim.id, PPU – Sujiati, anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mengkritik kebijakan penggunaan aplikasi untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Ia menilai prosedur ini terlalu rumit dan membingungkan, padahal subsidi BBM seharusnya mudah diakses oleh masyarakat.
Sujiati membandingkan kebijakan ini dengan yang diterapkan di Kalimantan Selatan, yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur, di mana masyarakat dapat membeli BBM bersubsidi tanpa melalui prosedur aplikasi. Ia mempertanyakan mengapa kebijakan ini diterapkan di PPU, sementara di provinsi tetangga tidak ada sistem serupa.
“Saya sendiri bingung, di provinsi sebelah tidak ada sistem seperti ini. Kalau mau mengisi BBM, ya langsung saja. Tapi di sini, kenapa harus ribet, saya tidak tahu apa yang menjadi perbedaan,” kata Sujiati.
Sebagai politisi Partai Gerindra, Sujiati berkomitmen untuk meninjau efektivitas kebijakan aplikasi ini dan mencari tahu alasan penerapan yang berbeda di sejumlah wilayah lain di Indonesia. Hal ini akan menjadi perhatian DPRD PPU untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran dan tidak membebani masyarakat.
“Nanti saya coba kroscek dulu di mana sebenarnya letak permasalahannya. Di daerah lain bisa tanpa aplikasi, kenapa di sini tidak bisa,” tutupnya.
[nly|anl|ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
