Infokaltim.id, Samarinda – Kebijakan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang melarang pejabat di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan perjalanan ke luar negeri mendapat tanggapan positif dari kalangan legislatif.
Aturan tersebut dianggap sebagai langkah tepat untuk menekan pengeluaran daerah sekaligus menegaskan fokus aparatur pada pelayanan masyarakat.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai kebijakan itu sejalan dengan sikap hidupnya selama ini.
Dia mengaku tidak pernah sekalipun melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk urusan kedinasan, liburan, maupun ibadah.
“Sejak 2004 saya tidak pernah ke luar negeri. Silakan dicek, paspor saya bersih, tidak ada satu pun cap imigrasi. Bahkan ketika anak saya kuliah di Jepang, saya pun tidak pernah ke sana. Umrah pun belum pernah saya jalani,” ungkap politisi PDIP itu, Kamis (11/9/2025).
Menurutnya, alasan utama tidak bepergian ke luar negeri adalah karena faktor kebutuhan dan keterbatasan kemampuan berbahasa.
“Saya tidak bisa bahasa Inggris. Jadi, kalaupun ada kesempatan ke luar negeri, saya bingung mau komunikasi dengan siapa. Kecuali kalau ada yang mendampingi,” ujarnya.
Anhar menekankan pentingnya pejabat menahan diri agar tidak memanfaatkan anggaran untuk perjalanan yang tidak mendesak.
Dirinya menyebut, kunjungan kerja resmi yang jelas manfaatnya bagi daerah memang berbeda. Namun, perjalanan sekadar untuk liburan dinilai tidak memberi manfaat apa pun.
“Kalau hanya jalan-jalan, apalagi dengan anggaran negara, itu tidak ada urgensinya. Saya sendiri sejak lama tidak melakukannya, dan kebijakan wali kota ini menurut saya tepat untuk efisiensi,” tegasnya.
Sambil berkelakar, ia bahkan mengajak masyarakat untuk mengecek langsung paspornya.
“Paspor saya kosong. Anak saya sering bercanda, katanya ‘Bapak jangan sesat, bahasa yang Bapak tahu hanya Bugis saja,’” ucapnya disambung tawa.
Bagi Anhar, larangan tersebut bukan sekadar aturan, melainkan pengingat agar pejabat tetap fokus pada kerja nyata.
Ia berharap pejabat Pemkot dapat memberi teladan dalam pengelolaan anggaran dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat.
“Bangga saja dengan negara sendiri. Tidak perlu pamer jalan-jalan ke luar negeri. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menunjukkan kinerja yang benar-benar dirasakan rakyat,” pungkasnya.
[anr|anl|adv]