Infokaltim.id, Samarinda – Kekhawatiran terhadap pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) mulai mengemuka di Kalimantan Timur (Kaltim) karena berpotensi mengganggu laju pembangunan daerah.
Dalam rapat pembahasan RAPBD 2026, Fraksi Demokrat-PPP DPRD Kaltim menekankan bahwa tekanan fiskal ini bukan hal sepele.
Nurhadi, juru bicara fraksi, menuturkan bahwa pengurangan DBH akan langsung membatasi ruang manuver anggaran pemerintah provinsi.
Akibatnya, sektor-sektor layanan publik yang sangat bergantung pada dana transfer pusat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan antar-kabupaten, bisa tersendat.
Selain itu, kesiapan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) juga berisiko mengalami hambatan.
“DBH menjadi pilar utama. Bila terganggu, layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial akan terdampak,” kata Nurhadi, Sabtu (29/11/205).
Fraksi Demokrat-PPP mendorong Pemprov Kaltim untuk meningkatkan komunikasi politik dengan anggota DPR RI dan DPD RI dari Kaltim.
Mereka menilai isu pemangkasan DBH harus diawasi secara ketat melalui jalur legislatif pusat.
Selain itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan data fiskal yang akurat untuk memperkuat posisi tawar Kaltim dalam perundingan kebijakan transfer dana.
Selain mengkhawatirkan DBH, fraksi ini menekankan perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Nurhadi menyoroti ribuan truk tambang berpelat luar daerah yang melintas di jalan Kaltim setiap hari.
Menurutnya, kontribusi fiskal dari aktivitas tambang tersebut belum sebanding dengan kerusakan jalan yang ditimbulkan.
“Ini harus segera ditertibkan. Dampaknya besar, tetapi pendapatan daerah relatif minim,” ujarnya.
Fraksi Demokrat-PPP juga menyoroti Peraturan Gubernur No. 21/2024 yang dianggap menyulitkan penyaluran bantuan keuangan untuk proyek-proyek kecil.
Mekanisme yang terlalu kaku disebut menghambat belanja masyarakat untuk pembangunan gang, jalan lingkungan, sarana pertanian, dan infrastruktur dasar lainnya.
Dalam ranah kesehatan, fraksi menyinggung polemik terkait SK Gubernur tentang pengangkatan Dewan Pengawas BLUD RSUD AWS Samarinda dan RS Kanujoso Djatiwibowo.
Nurhadi menekankan perlunya klarifikasi agar tata kelola layanan kesehatan tidak menimbulkan ketidakpastian.
Fraksi juga menyoroti kebutuhan mendesak akan ruang kelas baru serta penambahan SMA/SMK di Kutai Timur dan Berau.
Di sektor kesehatan, mereka menekankan percepatan pembangunan rumah sakit representatif di Balikpapan Timur, Muara Wahau, dan Berau.
Di bidang lingkungan, mereka meminta Pemprov berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk menindak pembalakan liar di kawasan Tahura Bukit Suharto, yang dikhawatirkan dapat memicu bencana banjir serupa dengan yang terjadi di Sumatera.
Menutup pernyataannya, Nurhadi menegaskan bahwa ketergantungan Kaltim pada pendapatan dari sumber daya alam membuat posisi fiskal daerah rentan terhadap fluktuasi.
“Pemerintah harus melakukan refocusing anggaran dan menentukan prioritas dengan lebih ketat,” pungkasnya.
[anr|anl|ads dprd kaltim]