Infokaltim.id, Samarinda – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Kaltim, menyoroti penurunan pendapatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Menurut mereka, penurunan ini bukan sekadar soal angka, melainkan tanda bahaya fiskal yang memerlukan perubahan strategi, bukan penyesuaian rutin.
Juru bicara Fraksi PKS, Subandi, menekankan pentingnya kreativitas pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus ketegasan dalam menentukan prioritas belanja.
“Kondisi fiskal Kaltim menuntut arah kebijakan yang lebih berani. Pemerintah harus mampu membuka sumber PAD baru dan selektif dalam menetapkan program, bukan sekadar menyesuaikan angka dalam dokumen anggaran,” kata Subandi saat memberikan keterangan, Sabtu (29/11/2025).
PKS menilai masih banyak sektor produktif di Kaltim yang belum dioptimalkan sebagai sumber PAD. Partai ini mendorong Pemprov Kaltim untuk mengeksplorasi berbagai inovasi.
Termasuk industrialiasi UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal, pemanfaatan aset daerah untuk menambah pendapatan, dan digitalisasi pelayanan publik yang berpotensi menjadi sumber PAD baru
Menurut Subandi, langkah-langkah tersebut bisa memberikan dampak ganda, yakni meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Fraksi PKS juga menekankan bahwa pengetatan anggaran tidak boleh mengorbankan kelompok masyarakat rentan.
Layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM, dan ketahanan pangan, harus tetap menjadi prioritas.
“Titik tekan anggaran harus berada pada penguatan masyarakat. Itu fondasi ketahanan ekonomi daerah,” ujar Subandi.
Selain fokus pada PAD, PKS menyoroti perlunya perbaikan tata kelola pemungutan pajak dan retribusi. Mereka menilai masih banyak potensi kebocoran pendapatan yang belum ditangani.
Subandi menegaskan bahwa ekspansi basis pajak harus dilakukan secara progresif, tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
PKS juga menyoroti ketergantungan Kaltim terhadap dana transfer pusat.
Mereka menekankan perlunya Pemprov meningkatkan kualitas program strategis agar indikator pembangunan membaik dan alokasi transfer di masa depan lebih stabil.
“Dana transfer harus digunakan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. RAPBD 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat integritas fiskal daerah,” pungkas Subandi.
[anr|anl|ads dprd kaltim]