Infokaltim.id, Bontang – Kerusakan jalan provinsi di tengah Kota Bontang kian mendesak untuk ditangani. Ruas Soekarno-Hatta, M Roem, hingga Urip Sumoharjo menjadi sorotan DPRD Bontang karena kondisinya masih jauh dari ideal, sementara jalur tersebut setiap hari dilintasi masyarakat dan kendaraan berat.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang Muhammad Sahib meminta pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat tidak hanya memprioritaskan jalan poros Samarinda-Bontang dan Bontang-Sangatta. Perbaikan juga harus menyasar ruas jalan provinsi yang berada di dalam kota hingga menuju perbatasan Bontang dengan Kutai Kartanegara (Kukar).
Sahib menyebut sekitar 55 persen kondisi jalan yang menjadi akses utama masyarakat masih membutuhkan penanganan. Padahal, ruas tersebut memiliki posisi strategis karena menghubungkan kawasan permukiman, pemerintahan, fasilitas publik, hingga kawasan industri.
“Yang perlu sebenarnya bagus itu jalan dari Simpang RSUD sampai perbatasan Bontang dan Kukar,” kata Sahib, Senin (24/8/2026).
Menurut politikus NasDem itu, persoalan kewenangan tidak semestinya membuat kondisi jalan di dalam kota dibiarkan berlarut. Secara aturan, pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sesuai status ruas jalan.
Namun, Pemkot Bontang tetap dapat mengambil langkah inisiatif sepanjang tidak menyalahi ketentuan. Sebab, masyarakat yang menggunakan jalan tersebut setiap hari menjadi pihak yang langsung merasakan dampak kerusakannya.
“Kalau hak dan tanggung jawab sebenarnya kita lepas. Tetapi alangkah tidak baiknya kalau kita yang melewati jalan itu tidak punya inisiatif untuk memperbaiki,” ujarnya.
Sahib mengatakan kondisi jalan tersebut juga telah disampaikannya kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Ia berharap perhatian terhadap ruas jalan provinsi di tengah kota ditingkatkan, terutama jalur Soekarno-Hatta, M Roem, dan Urip Sumoharjo.
Menurut dia, pembenahan jalan di dalam kota tidak berarti mengabaikan ruas poros Samarinda-Bontang maupun Bontang-Sangatta. Hanya saja, jalan provinsi yang berada di kawasan perkotaan memiliki intensitas penggunaan tinggi dan menjadi bagian yang paling mudah dilihat masyarakat.
“Paling tidak, yang perlu diprioritaskan bagaimana di tengah kota ini bisa lebih bagus, terutama jalan provinsi. Ini yang dilihat mata dan dilewati masyarakat serta pejabat Kota Bontang,” jelasnya.
Kendaraan Berat Percepat Kerusakan Jalan
Selain persoalan anggaran, Sahib menilai aktivitas kendaraan berat turut mempercepat kerusakan sejumlah ruas jalan di Bontang. Truk pengangkut BBM dan crude palm oil (CPO) disebut menjadi salah satu kendaraan yang kerap melintas di jalur perkotaan.
Menurutnya, beban kendaraan perlu disesuaikan dengan klasifikasi dan daya dukung jalan. Jika kendaraan dengan bobot puluhan ton terus melintas pada ruas yang tidak dirancang untuk beban tersebut, umur konstruksi jalan akan semakin pendek.
“Kalau sudah 15 ton ke atas, inilah yang terjadi. Maka perlu perhatian khusus untuk jalan dari RSUD ke kantor wali kota bahkan sampai ke perbatasan,” katanya.
Kondisi fiskal pemerintah daerah yang terbatas juga menjadi pertimbangan. Sahib menyebut kebutuhan perbaikan jalan tidak mungkin seluruhnya ditopang APBD Kota Bontang maupun anggaran pemerintah provinsi.
Karena itu, jalur aspirasi melalui DPR RI dinilai perlu kembali dimaksimalkan. Dukungan pemerintah pusat dianggap penting agar kebutuhan penanganan jalan di Bontang dapat masuk dalam agenda pembangunan nasional.
Sahib menyebut sebelumnya anggota DPR RI asal Kalimantan Timur, termasuk Irwan Fecho, turut membantu memperjuangkan sejumlah kebutuhan infrastruktur Bontang. Kini komunikasi dengan anggota DPR RI dari berbagai partai kembali dilakukan untuk membuka peluang dukungan anggaran.
“Kita sudah mendekati dan semoga tahun depan jalan kita ini bisa dicor semua. Aspirasi DPR RI yang bisa menyelesaikan hal-hal seperti ini secara cepat,” pungkasnya.
Sahib menegaskan, pembenahan jalan provinsi di Bontang membutuhkan kerja bersama. Pemkot, Pemprov Kaltim, Balai Jalan, hingga DPR RI dinilai perlu duduk dalam satu kepentingan agar persoalan infrastruktur tidak terus berulang.
Dengan tingginya mobilitas masyarakat dan aktivitas kendaraan berat, perbaikan ruas jalan dari kawasan RSUD menuju pusat pemerintahan hingga perbatasan Kukar dinilai semakin mendesak. Jalan provinsi di Bontang bukan sekadar jalur penghubung, tetapi menjadi urat nadi aktivitas warga dan kawasan strategis kota.
[ayu|anl|adv dprd btg]