Ketua DPRD PPU, Raup Muin: Rencana Pinjaman Baru Pemkab PPU ke PT SMI Perlu Pembahasan Mendalam

Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin. (infokaltim.id/ist).

Infokaltim.id, PPU- Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin menyatakan bahwa rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU untuk kembali mengajukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memerlukan pembahasan mendalam dan persetujuan dari DPRD. Hal ini disampaikan dalam sebuah diskusi yang digelar bersama Penjabat (Pj) Bupati PPU, Muhammad Zainal Arifin, terkait rencana pembiayaan baru untuk infrastruktur.

Raup Muin menegaskan bahwa proses pengajuan pinjaman ini masih dalam tahap awal dan membutuhkan tahapan administratif yang melibatkan DPRD.

“Proses pengajuan dana pinjaman ini masih di tahap awal dan perlu melalui beberapa tahapan administratif, termasuk mendapatkan persetujuan dari DPRD,” jelasnya.

Menurutnya, pembahasan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan pemanfaatan dana ini benar-benar menguntungkan masyarakat.

Pj Bupati PPU menyampaikan bahwa dana pinjaman ini direncanakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di sektor kesehatan, keamanan air (water security), dan penataan wilayah pelabuhan. Namun, rincian proyek dan jumlah dana yang dibutuhkan masih dalam proses perhitungan lebih lanjut. Dana ini harus sesuai dengan potensi pendapatan daerah agar tidak menimbulkan beban berlebihan.

Raup menyatakan dukungannya terhadap peningkatan infrastruktur, asalkan rencana tersebut disertai perencanaan yang matang dan mempertimbangkan pelunasan cicilan pinjaman sebelumnya.

“Kami tentu mendukung upaya peningkatan infrastruktur asalkan perencanaan dan pelunasan cicilan dana pinjaman sebelumnya diperhatikan dengan seksama,” ujar Raup.

Pemkab PPU sebelumnya telah mengajukan pinjaman sebesar Rp348 miliar pada tahun 2017 dari PT SMI untuk pembangunan infrastruktur jalan, yang dicicil selama delapan tahun hingga 2026. Menyikapi hal ini, Raup menegaskan pentingnya untuk menyelesaikan utang yang ada sebelum mengajukan pinjaman baru. “Pembayaran utang yang ada harus menjadi prioritas,” tegas Raup Muin, yang juga Ketua Partai Gerindra PPU.

Lebih lanjut, Raup mengingatkan bahwa perencanaan matang dari pemerintah daerah sangat diperlukan sebelum mengambil langkah besar seperti pinjaman baru. Dengan koordinasi yang baik antara Pemkab dan DPRD, diharapkan langkah pembiayaan baru dapat dilakukan tanpa menambah beban keuangan yang berkelanjutan bagi daerah.

DPRD dan Pemkab PPU berharap setiap keputusan yang diambil dapat membawa manfaat bagi masyarakat PPU tanpa menimbulkan risiko keuangan jangka panjang. Dengan pertimbangan yang cermat, pinjaman baru ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di PPU dan mendukung kesejahteraan warga.

[rsm|anl|ads]