Infokaltim.id, Samarinda – Upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam mengefisiensikan belanja daerah dinilai belum banyak menyentuh masalah paling mendasar di dunia pendidikan.
Sejumlah sekolah dasar masih beroperasi di gedung kayu yang rapuh dengan fasilitas sangat terbatas, sehingga mengganggu kegiatan belajar dan mengancam keselamatan peserta didik.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengesampingkan kebutuhan mendesak.
Menurutnya, sekolah-sekolah yang kondisinya kritis seharusnya segera masuk dalam program pembangunan yang diprioritaskan pemerintah.
“Jangan hanya sekolah yang sempat jadi sorotan publik, masih banyak sekolah lain dengan kondisi serupa yang perlu perhatian serius. Pemkot harus melakukan pemetaan menyeluruh,” ujarnya.
Novan menyebutkan, sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang paling banyak mengalami ketertinggalan sarana.
Bangunan berbahan kayu dan minim fasilitas dinilainya sudah tidak sesuai untuk aktivitas belajar mengajar.
Karena itu, ia mendorong agar prioritas belanja daerah diarahkan untuk menangani masalah ini.
Selain infrastruktur utama, ia juga menekankan pentingnya memperhatikan sekolah-sekolah yang berada di wilayah rawan bencana.
Faktor keamanan, katanya, wajib ditempatkan sebagai pertimbangan utama.
Fasilitas pendukung seperti toilet, perpustakaan, hingga ruang belajar yang layak juga perlu diperhatikan agar kualitas pendidikan dapat meningkat.
Salah satu contoh kasus adalah SD 020 di Jalan KH Wahid Hasyim, yang rencananya akan direnovasi.
Namun, hingga kini perbaikan belum berjalan, lantaran kewenangannya berpindah dari Dinas PUPR Samarinda ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltim.
Kondisi sekolah tersebut semakin menjadi sorotan setelah atap bangunan jebol dan foto-fotonya viral di media sosial.
“Situasi darurat seperti ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Pemerintah kota harus segera menggunakan APBD agar perbaikan bisa dilakukan secepatnya,” tegas Novan.
[anr|anl|adv]