Infokaltim.id, Samarinda – Penyaluran dana program kuliah gratis Gratispol kembali menuai sorotan setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tercatat menggelontorkan Rp44,5 miliar pada 13 November 2025.
Namun, seluruh dana tersebut hanya mengalir ke tujuh perguruan tinggi negeri (PTN), sementara alokasi Rp26 miliar untuk perguruan tinggi swasta (PTS) belum tersentuh.
Situasi ini mengundang kritik dari anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK.
Menurutnya, ketimpangan dalam penyaluran anggaran dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ia menegaskan bahwa janji politik harus dipandang sebagai komitmen serius yang wajib dipenuhi.
“Kalau sudah dijanjikan ke masyarakat, jangan dianggap sepele. Rakyat itu mencatat setiap janji, dan mereka menunggu realisasinya,” ujar Makmur pada Rabu (26/11/2025).
Makmur juga membandingkan langkah Pemprov Kaltim dengan pemerintah pusat yang tetap menjalankan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) meskipun menghadapi berbagai hambatan.
Dirinya menilai pemerintah daerah seharusnya menunjukkan ketegasan komitmen yang sama, khususnya dalam bidang pendidikan.
Menurutnya, pendidikan merupakan kebutuhan utama masyarakat, terutama bagi keluarga dengan penghasilan rendah, sehingga Pemprov Kaltim harus menempatkan program GratisPol sebagai prioritas.
Dia mengingatkan bahwa secara aturan, minimal 20 persen dari APBD harus diperuntukkan bagi sektor pendidikan. Dengan begitu, ruang fiskal seharusnya cukup untuk membiayai pendidikan mahasiswa S1 hingga S3 baik di PTN maupun PTS.
“Kita berbicara soal pendidikan, yang sudah dijanjikan pemerintah untuk ditanggung dari jenjang sarjana sampai doktor. Sekarang tinggal dipertanyakan, apa dampaknya bila realisasi ini tidak merata?” katanya.
Kendati demikian, Makmur memahami jika terdapat kendala anggaran yang membatasi pelaksanaan program.
Politisi Gerindra itu menyarankan agar pemerintah menerapkan skema bertahap selama lima tahun agar implementasi tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Kalau memang belum bisa menyeluruh, jalankan bertahap. Tidak harus langsung sekaligus,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa publik kini semakin kritis, sehingga setiap pernyataan atau janji pemerintah harus disampaikan dengan penuh pertimbangan.
“Masyarakat sekarang jauh lebih cerdas. Setiap janji harus diwujudkan. Pemerintah harus berhati-hati, apalagi kalau sudah berbicara soal janji politik,” pungkasnya.
[anr|anl|ads dprd kaltim]