Infokaltim.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terpaksa melakukan revisi besar-besaran terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Langkah ini diambil setelah estimasi penerimaan daerah mengalami koreksi tajam, menyusul penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang nilainya jauh lebih kecil dari proyeksi awal.
Dalam rancangan awal, pendapatan Kaltim dipatok sebesar Rp21,35 triliun.
Namun, setelah pemerintah pusat mengeluarkan proyeksi terbaru TKD, angka tersebut harus diturunkan menjadi sekitar Rp15,1 triliun.
Selisih lebih dari Rp6 triliun ini membuat seluruh struktur anggaran yang sudah disiapkan tidak lagi relevan.
DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) langsung melakukan evaluasi menyeluruh.
Pembahasan difokuskan pada penyesuaian belanja, termasuk kemungkinan pengurangan pada sejumlah program prioritas yang selama ini menjadi andalan Pemprov Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa skema APBD yang sebelumnya disusun praktis harus dibongkar ulang.
“Pendapatan kita turun dari Rp21,35 triliun menjadi kurang lebih Rp15 triliun. Dengan pengurangan lebih dari Rp6 triliun, tidak ada pilihan selain menyusun ulang postur anggaran,” ujar Hasanuddin, Rabu (26/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD sudah membahas opsi efisiensi di berbagai sektor.
Menurutnya, koreksi pendapatan yang mencapai sekitar Rp6,13 triliun otomatis mengguncang seluruh komponen anggaran.
“Pengurangan pendapatan sebesar itu tentu mengubah seluruh komposisi anggaran. Semuanya harus dibahas ulang,” tambahnya.
Salah satu program yang hampir pasti terdampak adalah bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa Kaltim yang dikenal sebagai GratisPol atau GasPol.
Hasanuddin tidak menutup kemungkinan adanya pemangkasan pagu anggaran program tersebut karena kondisi fiskal daerah yang melemah.
“Program Gaspol atau Gratispol juga terdampak. Pengurangannya ada, jadi harus dihitung ulang,” katanya.
Selain sektor pendidikan, sejumlah komponen bantuan sosial juga dikaji ulang.
Termasuk di antaranya dukungan bagi marbot masjid seperti bantuan pembinaan dan pendampingan yang biasanya disalurkan setiap tahun.
“Dukungan untuk marbot bisa saja berkurang. Karena memang pengurangannya besar, pasti ada yang terasa di lapangan,” jelasnya.
Meski arah perubahan sudah terlihat, Hasanuddin menegaskan bahwa belum ada angka final yang disepakati.
Pembahasan antara DPRD dan TAPD terus berjalan untuk menyesuaikan antara kebutuhan daerah dan kemampuan anggaran.
“Semua masih dalam proses. Saya belum bisa memberikan angka pasti karena pembahasannya belum tuntas,” terangnya.
Dengan ruang fiskal yang menyempit drastis, penyusunan APBD 2026 diperkirakan menjadi salah satu proses terberat bagi Pemprov Kaltim dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah daerah harus merumuskan ulang prioritas pembangunan sambil memastikan layanan publik tetap berjalan optimal meskipun anggaran terbatas.
[anr|anl|ads dprd kaltim]