PAD Meningkat, Fraksi Annur Dorong Pemkot Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat

Infokaltim.id, Bontang- Sekretaris Fraksi Amanat Hati Nurani Rakyat (Annur), Rusli menyampaikan jika realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari target yang sudah ditetapkan.

Hal tersebut dibeberkan politisi yang juga merupakan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bontang saat membacakan pandangan umum Fraksi Annur terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023.

Dengan adanya kenaikan PAD, Rusli mendorong pemerintah memprioritaskan kesejahteraan warga Kota Taman. Menurutnya peningkatan penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan jenis pajak lainnya harus beriringan dengan kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat.

“Utamanya pendidikan serta sarana dan prasaran sekolah. Kesejahteraan guru pun perlu menjadi perhatian khusus,” ucapnya saat menyampaikan pandangan umumnya di Ruang Rapat Paripurna di Gedung Sekretariat DPRD Kota Bontang, Jumat (01/09/2023).

Selain itu, ia juga meminta pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan agar kemiskinan di daerah yang diapit dua perusahaan ternama ini dapat di entaskan. Serta pelayanan kesehatan yang lebih baik dan cepat serta berkualitas.

“Harus menyediakan sarana dan prasarana kesehatan lebih memadai lagi di seluruh pusat pelayanan kesehatan juga peningkatan subsidi biaya pengobatan masyarakat,” sebutnya.

Namun ada beberapa objek pajak yang mengalami koreksi. Yakni komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditarik dari objek pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selanjutnya, ia pun mengimbau proses penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bukan hanya sekedar menaikkan atau menurunkan nilai anggaran.

Akan tetapi pencapaian yang sudah didapat selama periode Januari – Juni 2023 dibandingkan dengan tiga tahun ke belakang pada periode yang sama. Pasalnya hal tersebut harus menjadi tolak ukur dalam penyusunan KUA-PPAS tahun anggaran 2023 ini.

Rusli berharap angka-angka dalam KUA-PPAS tahun anggaran 2023 merupakan angka yang rasional dan wajar serta adanya keberpihakan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Lebih jauh dirinya meminta walikota agar benar-benar mengevaluasi hasil penggunaan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang pada semester pertama.

“Utamanya sektor-sektor yang terdampak langsung dari krisis ekonomi,” tuturnya.

Fraksi Annur juga menekankan fokus pembangunan pada semester kedua yang dianggarkan pada P-APBD 2023 harus ditujukan untuk membangkitkan kembali ekonomi dan memulihkan kegiatan-kegiatan masyarakat pasca Covid-19.

Ia mengusulkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkot Bontang lebih cermat dalam membuat program agar tepat waktu dan tepat sasaran. Supaya tidak menimbulkan SILPA yang terlalu tinggi di akhir tahun anggaran.

[Mra|Adv|Anl]