Infokaltim.id, Samarinda – Program pendidikan gratis bertajuk GratisPol, yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim sebagai salah satu program unggulan, kembali mendapat sorotan.
Kali ini, kritik datang dari Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kaltim, Agus Aras.
Menurutnya, program ini sah secara politik, namun implementasinya harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Kita harus realistis. Jangan sampai program ambisius ini justru membebani APBD yang belum tentu mampu menanggung biaya pendidikan gratis secara menyeluruh,” ujarnya.
Agus menilai bahwa program Gratispol masih membutuhkan kajian mendalam, terlebih kondisi fiskal daerah saat ini belum sepenuhnya stabil.
Ia juga mengingatkan bahwa program tersebut belum bisa berjalan maksimal dalam waktu dekat.
“Kemungkinan baru bisa terealisasi secara penuh di tahun 2026. Masyarakat perlu bersabar karena pelaksanaannya juga tergantung pada regulasi dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agus menyoroti keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam bidang pendidikan.
Dirinya menegaskan bahwa urusan pendidikan yang berada di bawah pemprov hanya mencakup SMA, SMK, dan SLB.
Untuk jenjang perguruan tinggi, diperlukan kebijakan yang selaras dengan aturan nasional.
“Pemerintah harus memastikan program ini tidak bertentangan dengan regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” tegasnya.
Selain itu, Agus menilai bahwa pengalokasian anggaran daerah seharusnya dilakukan secara proporsional.
Dia mengingatkan agar sektor lain, seperti infrastruktur yang juga mendesak, tidak terabaikan karena fokus pada satu program saja.
“Anggaran daerah harus dibagi secara seimbang. Kita tidak bisa mengorbankan sektor lain demi mengejar popularitas sebuah program,” tutup Agus.