Infokaltim.id, Samarinda– Kebijakan pendidikan gratis atau Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menuai perhatian.
Kali ini, sorotan tertuju pada keberadaan sekolah-sekolah swasta yang dinilai paling rentan menghadapi dampak kebijakan tersebut apabila tidak dibarengi dengan langkah pendampingan yang jelas.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menegaskan bahwa sekolah swasta berpotensi menghadapi tekanan berat karena selama ini operasional mereka sangat bergantung pada iuran siswa.
Dengan adanya kebijakan pendidikan gratis, ruang gerak sekolah swasta untuk menutup kebutuhan biaya akan semakin terbatas.
“Sekolah swasta juga diwajibkan menyesuaikan dengan sistem Gratispol. Persoalannya, banyak di antara mereka belum siap secara finansial maupun manajerial untuk menghadapi perubahan ini,” ujar Agus, Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, tanpa ada intervensi langsung dari Pemprov Kaltim, keberlangsungan sekolah swasta bisa terganggu.
Bukan hanya soal pemenuhan biaya operasional harian, tetapi juga kemampuan mereka mengikuti aturan baru dalam pengelolaan pendidikan.
“Jika pemerintah sudah menetapkan pendidikan gratis, maka jangan lepas tangan. Selisih biaya yang biasanya ditutup lewat iuran siswa atau SPP harus ada solusi, entah berupa subsidi atau alokasi anggaran tambahan,” tegasnya.
Agus juga menekankan bahwa penerapan Gratispol tidak boleh bersifat sepihak. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan antara sekolah negeri dan swasta.
Pasalnya, kontribusi sekolah swasta dalam mencetak sumber daya manusia Kaltim tidak bisa dianggap kecil.
“Subsidi bagi sekolah swasta ini sifatnya mendesak. Tanpa bantuan, mereka bisa kelimpungan. Padahal peran mereka sangat strategis dalam menunjang kualitas pendidikan di daerah,” tambahnya.
DPRD Kaltim, lanjut Agus, berkomitmen untuk terus mengawal implementasi Gratispol agar lebih proporsional.
Dewan mendorong Pemprov menyiapkan alokasi anggaran khusus yang dapat menopang keberlangsungan sekolah swasta sekaligus mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kaltim.
“Kami ingin sekolah swasta tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Jangan sampai kebijakan pendidikan gratis justru melemahkan salah satu pilar penting pendidikan di provinsi ini,” pungkasnya.