Infokaltim.id, Samarinda- Sekretariat DPRD Samarinda menggelar rapat untuk menindaklanjuti urat pemberitahuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi RI, perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada Senin (06/06/2022).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Umum, Ismono, dihadiri seluruh pejabat struktural dan sub koordinator Sekretariat DPRD Samarinda.
Diterangkan oleh Kepala Bagian Umum agar seluruh bagian melakukan pemetaan dan membuat usulan kebutuhan pegawai pemetaan jabatan untuk PPPK.
“Dalam analisa jabatan yang ada di bagiannya masing -masing sebagai antisipasi jika ada perubahan terhadap aturan kepegawaian,” terangnya.
Sebab, hal ini perlu dilakukan rapat agar semua pegawai mengetahui statusnya sebagai pegawai di lingkungan DPRD Samarinda.
“Ini termasuk menindaklanjuti sebuah aturan dari kementerian,” sebutnya.
Selain itu, status pegawai seperti PPPK itu juga termasuk hal yang baru tentu harus dilakukan pemetaan agar jelas tugas dan fungsi kepegawaiannya.
“Kita mewanti saja, kalau ada perubahan aturan lagi, pasti kita kembali melakukan berbagai perubahan sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.
[Ard | Ads]
![](“https://infokaltim.id/wp-content/uploads/2024/03/ramadan-dprd-smd.jpg")
