Usulan Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kaltim Ke Balikpapan, DPRD Samarinda: Tidak Berdasar

Infokaltim.id, Samarinda- Belakangan ini, jagat maya ramai mempersoalkan adanya usulan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Samarinda ke Balikpapan menjadi hangat diperbincangkan.

Isu tersebut dilontarkan oleh salah satu anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kaltim, Aus Hidayat Nur dari Partai Keadilan Sejahterah (PKS) menuai penolakan oleh berbagai pihak salah satunya sesama anggota legislatif Samarinda, Samri Shaputra.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda tersebut sekaligus Politikus PKS Samri menyebut, usulan pemindahan Ibu Kota Provinsi dari Samarinda ke Balikpapan dianggap tidak memiliki alasan yang komprehensif dan mendasar.

“Kecuali keadaan Samarinda ini darurat, tapi sekarang Samarinda sudah menjadi kota yang sedang tertata,” ujar Samri, Selasa (28/9/2021), di gedung DPRD Samarinda.

Dia mengatakan, jarak antara Samarinda dengan Balikpapan sudah ditempuh dengan cepat melalui Jalan Tol Balsam, hanya butuh waktu 1,5 jam saja.

Meskipun demikian, Samri beranggapan, apabila usulan tersebut disepakati maka dia khawatir Samarinda bakal menjadi kota mati, karena semua aktivitas perekonomian tersendat, bahkan juga Kabupaten/kota seluruh Provinsi Kaltim pun akan berimbas.

“Kalau semua harus di Balikpapan maka Samarinda, Bontang dan lainnya akan mati, lokasi Samarinda ini justru sangat strategis yang di kelilingi kabupaten/kota dan berada di tengah-tengah,” kata Samri.

Dia pun menyinggung alasan pemindahan ibu kota provinsi untuk memudahkan koordinasi antara Ibu Kota Negara (IKN) juga dianggap tidak beralasan kuat. Sebab Samarinda sudah berkembang dan memiliki historis yang cukup banyak.

“Walaupun pindah, masyarakat Samarinda pun tidak bakalan mau, karena ini perjuangan para pendahulu,” pungkas Samri.

Samri menilai, dengan perkembangan pembangunan Samarinda saat ini tidak memiliki akses maupun kendala apapun untuk melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya sangat lancar walaupun dalam kondisi yang cukup jauh.

“Semua akses atau transportasi darat laut dan udara sudah lengkap di Samarinda, terus apa yang dipersoalkan,” tegasnya.

Mendengar isu ini, Samri dengan tegas menolak usulan tersebut, karena erat kaitannya dengan keberlangsungan pembangunan dan ekonomi warga Samarinda.

Disis lain memang diakui Samri, bahwa banyak persoalan yang harus dituntaskan seperti banjir yang kerap banjir, dan kurangnya pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.

“Ibu kota provinsi saja ekonomi dan pembangunan masih begini, apalagi kalau Samarinda bukan lagi Ibu Kota Provinsi, PAD-nya pasti tambah anjlok.” Tegasnya.

Samri menyarankan agar Anggota DPR RI fokus untuk memperjuangkan anggaran pembangunan untuk daerah, khususnyaSamarinda sebagai ibu kota provinsi, serta memperhatikan persoalan masyarakat di Kaltim.

[SDH | ADS]