Infokaltim.id, Samarinda- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan keprihatinan terkait masih besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp2,5 triliun dalam laporan keuangan daerah tahun ini.
Pernyataan ini disampaikan oleh Nurhadi Saputra, selaku juru bicara daro fraksi PKB DPRD Kaltim.
Menurut Nurhadi, besarnya SILPA tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berdampak pada lambatnya realisasi program yang seharusnya menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Jumlah dana yang tidak terserap ini seharusnya menjadi hak masyarakat yang harusnya dimanfaatkan dengan optimal,” kata Nurhadi pada Selasa (17/6/2025).
Politisi PKB itu menambahkan, anggaran sebesar itu sangat potensial untuk dialokasikan pada program prioritas, seperti pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah yang masih kekurangan fasilitas, misalnya Kota Balikpapan.
“Rp2,5 triliun sangat besar dan bisa digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang selama ini masih kurang. Ini sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan,” tambah Nurhadi.
Fraksi PKB mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola anggaran agar perencanaan dan pelaksanaan program lebih tepat sasaran dan tidak lagi meninggalkan dana yang mengendap tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap Pemprov Kaltim lebih cermat dan serius dalam pengelolaan anggaran agar hak masyarakat tidak tertunda akibat adanya SILPA,” pungkasnya.