Infokaltim.id, Samarinda- Anggota DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk tidak berhenti sebatas mewacanakan rencana pemindahan jalur distribusi hasil tambang dan sawit dari jalur darat ke sungai.
Dia menegaskan, gagasan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yang jelas dan terukur.
“Ini jangan hanya berhenti di tataran ide. Pemerintah mesti hadir dengan konsep operasional yang konkret dan bisa diimplementasikan di lapangan,” ujar Firnadi.
Firnadi menyoroti kerusakan parah yang terjadi pada jalan umum akibat aktivitas kendaraan bertonase besar milik industri.
Menurutnya, kondisi tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan karenanya diperlukan solusi alternatif yang lebih berkelanjutan.
Pemanfaatan jalur sungai, menurut dia, merupakan opsi strategis untuk jangka panjang.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemindahan jalur logistik ke sungai tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Ia menekankan pentingnya memperhatikan berbagai aspek sejak awal, mulai dari sosial, teknis, hingga lingkungan.
“Distribusi lewat sungai juga punya tantangan. Misalnya, ada permukiman warga di bantaran sungai, lalu lintas air yang padat, serta masih minimnya infrastruktur penunjang seperti dermaga. Semua itu harus diperhitungkan secara matang,” tuturnya.
Firnadi juga menyayangkan belum adanya peta jalan maupun penjabaran teknis dari Pemprov Kaltim terkait rencana tersebut.
Dirinya menilai pelibatan pihak swasta, terutama pelaku usaha di sektor pertambangan dan perkebunan, masih sangat terbatas.
“Kalau memang rencana ini ingin dijalankan secara serius, libatkan pelaku industri sejak awal. Pemerintah harus terbuka dan punya desain kebijakan yang jelas, bukan cuma menyebar ide tanpa arah implementasi,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa berbagai kebijakan pembatasan jalur atau tonase sebelumnya sering kali gagal karena lemahnya pengawasan dan kurangnya sinergi antar pihak.
Untuk itu, ia menekankan perlunya komitmen nyata agar wacana ini tidak bernasib sama.
“Jangan ulangi kesalahan yang sama. Ini butuh komitmen dari semua pihak. Masyarakat sudah lelah mendengar janji-janji, sekarang saatnya pemerintah bertindak nyata,” tutup Firnadi.