Infokaltim.id, Bontang- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Bontang memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang atas penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Fraksi PKB juga mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian Pemkot Bontang yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. “Ini adalah prestasi yang patut dicontoh dan menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah,” ungkap Sekretaris Fraksi PKB, Bonie Sukardi saat menyampaikan pandangan Fraksi PKB, Selasa (10/6/2025).
Meskipun memberikan pujian, Bonie juga menyoroti beberapa catatan penting terkait pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. Ia mencatat bahwa meskipun realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,81 triliun, yang melebihi target Rp2,78 triliun, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah. Realisasi PAD tercatat sebesar Rp329,65 miliar, yang hanya berkontribusi 11,25 persen dari total pendapatan.
Fraksi PKB mendorong Pemkot Bontang untuk meningkatkan kapasitas PAD dengan cara memperluas basis pajak, memperbaiki sistem retribusi, dan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam laporan keuangan, Bonie juga menyampaikan bahwa realisasi belanja daerah mencapai Rp3,11 triliun, dengan persentase capaian 92,74 persen dari pagu anggaran Rp3,36 triliun. Namun, ia menekankan perlunya evaluasi mendalam terkait belanja modal yang hanya terealisasi sebesar Rp5,26 miliar, atau 8,44 persen dari pagu anggaran.
“Rendahnya realisasi belanja tak terduga yang hanya mencapai Rp601,89 juta atau 16,56 persen juga menunjukkan kurang optimalnya penggunaan anggaran untuk kondisi darurat,” tambahnya.
Fraksi PKB meminta penjelasan mengenai hambatan dalam realisasi anggaran, serta menyoroti akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp282,15 miliar. “Kami menekankan pentingnya meninjau akumulasi SiLPA yang tinggi agar tidak menjadi indikator lemahnya perencanaan,” tegas Bonie.
Dalam kesempatan ini, Fraksi PKB juga mengingatkan Pemkot Bontang untuk lebih cermat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas, guna menekan SiLPA yang tidak produktif.
Fraksi PKB menekankan bahwa pencapaian keuangan harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pengurangan angka pengangguran. “Evaluasi indikator makro perlu dilakukan untuk memastikan bahwa realisasi APBD memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai langkah konkret, Fraksi PKB memberikan empat rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah ke depan:
Mendorong digitalisasi dalam pengelolaan PAD dan pelayanan publik.
Memperkuat pengawasan internal atas belanja modal agar berdampak nyata.
Meminta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, terutama dana hibah dan bantuan sosial.
Melakukan evaluasi program-program strategis dalam RKPD agar lebih sinergis dengan kebutuhan masyarakat.
“Dari hasil laporan Nota Penjelasan tersebut, kami berharap rekomendasi ini dapat diimplementasikan untuk kebaikan bersama,” tutup Bonie Sukardi.
[RIR/ADV DPRD Bontang]