Infokaltim.id, Samarinda – Kekurangan fasilitas pendidikan menengah di Kaltim kembali menjadi sorotan. Komisi IV DPRD Kaltim menemukan semakin banyak wilayah yang mengalami keterbatasan kapasitas sekolah.
Temuan ini diungkapkan dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim beberapa waktu lalu. Komisi IV menyoroti lemahnya strategi jangka panjang pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai.
Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, menilai kondisi saat ini sudah termasuk darurat pendidikan.
Menurutnya, peningkatan jumlah peserta didik tidak diimbangi dengan pembangunan sekolah baru. Kebijakan zonasi atau domisili justru membatasi pilihan siswa untuk bersekolah di dekat tempat tinggal.
“Banyak siswa harus menempuh jarak belasan kilometer hanya untuk masuk sekolah negeri. Ini menandakan sistem saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” kata Andi Satya, Senin (01/12/2025).
Selain minimnya pembangunan sekolah baru, Andi Satya menekankan bahwa pemerintah daerah juga belum menyiapkan lahan yang legal untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
Banyak proposal pembangunan terhenti karena status tanah bermasalah atau belum bersih secara hukum.
Komisi IV mengingatkan setiap kabupaten/kota untuk memastikan kelengkapan dokumen dan legalitas lahan sebelum mengajukan proposal.
Usulan yang belum matang berisiko menunda proses pembangunan.
Kota Balikpapan tercatat sebagai wilayah dengan kebutuhan USB tingkat SMA paling mendesak.
Dua rencana pembangunan sekolah baru telah masuk proyeksi 2026, namun Komisi IV meminta pemerintah daerah lebih proaktif dalam menyiapkan aspek teknis dan legalitasnya.
Sementara itu, Kota Samarinda menghadapi tekanan serupa.
SMA Negeri 2 mengalami kelebihan kapasitas karena harus melayani dua kecamatan sekaligus, Samarinda Kota dan Samarinda Ilir, yang terus mengalami peningkatan jumlah siswa baru setiap tahun.
Komisi IV juga mengingatkan perlunya perhitungan realistis terkait kemampuan fiskal daerah.
Andi Satya menyebut APBD 2026 akan mengalami penyesuaian, sehingga proyek pendidikan yang belum matang berisiko hanya menjadi “daftar tunggu” tanpa kepastian realisasi.
“Jika perencanaan tidak disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang riil, kebutuhan pembangunan sekolah hanya akan menumpuk setiap tahun tanpa ada penyelesaian,” tegasnya.
[anr|anl|ads dprd kaltim]