Infokaltim.id, Samarinda – Fraksi Demokrat–Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kaltim, memaparkan rangkuman hasil kegiatan reses yang dilakukan oleh para anggotanya di berbagai daerah pemilihan.
Dalam agenda serap aspirasi tersebut, total 198 usulan masyarakat berhasil dihimpun dari tiga wilayah Dapil, yakni Balikpapan, Paser, Penajam Paser Utara (PPU), serta Bontang, Kutai Timur (Kutim), dan Berau.
Ketua Fraksi Demokrat–PPP, Agus Aras, menjelaskan bahwa reses merupakan tahapan penting dalam proses kerja legislatif, sebab melalui kegiatan tersebut para wakil rakyat dapat memahami kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Aspirasi yang kami terima mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pembangunan fisik hingga kebutuhan sumber daya manusia (SDM),” sebutnya.
Sejumlah anggota DPRD Kaltim yang terlibat dalam agenda turun lapangan ini antara lain Agus Aras, Husin Jufri, Nurhadi Saputra, dan Faisal Assegaf.
Dari seluruh masukan yang terkumpul, isu infrastruktur menjadi keluhan terbesar. Tercatat 122 usulan berkaitan dengan peningkatan dan perbaikan fasilitas umum, seperti pembangunan jalan dan jembatan, perbaikan drainase, pengembangan irigasi air bersih, penyediaan rumah layak huni, serta peningkatan akses jalan usaha tani.
Beberapa permintaan tambahan juga muncul, seperti kebutuhan pembangunan SMA/SMK baru di Kutim dan Balikpapan, serta pembangunan rumah sakit di Kecamatan Muara Wahau dan Balikpapan Timur.
“Usulan terkait pelebaran Jalan Mulawarman yang menjadi jalur penghubung menuju Tol Manggar dan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman,” paparnya.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan turut menyumbang 22 usulan, mulai dari permintaan perbaikan fasilitas sekolah, ketersediaan listrik, hingga kebutuhan sosialisasi mengenai program GratisPol.
Agus Aras menilai, informasi mengenai program tersebut masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, sehingga diperlukan sosialisasi lebih intensif untuk membedakan antara skema GratisPol dan program beasiswa lainnya.
Sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kelautan mencatat sedikitnya 21 usulan, yang meliputi kebutuhan alat dan sarana pertanian (alsintan).
“Ditambang dengan permintaan perahu ketinting, bibit tanaman serta ikan, bantuan permodalan bagi nelayan maupun petani, hingga pelatihan peningkatan keterampilan,” bebernya.
Tak hanya itu, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait modal usaha untuk UMKM, peluang lapangan pekerjaan baru, dan sejumlah kegiatan sosial yang diharapkan dapat memperkuat perekonomian lokal.
Agus menegaskan bahwa seluruh masukan yang diterima tidak akan dihapus atau dikurangi. Menurutnya, setiap aspirasi akan dipelajari lebih lanjut dan dijadikan bahan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Reses adalah jembatan antara masyarakat dengan proses penyusunan kebijakan. Kami hadir untuk mendengar dan memastikan kebutuhan warga dapat diakomodasi dalam program pembangunan,” jelasnya.
“Hasil reses ini kami harapkan menjadi acuan penting dalam penyusunan RKPD dan arah pembangunan ke depan,” ujar Agus.
[anr|anl|ads dprd kaltim]