Infokaltim.id, Samarinda – Komisi I DPRD Kota Samarinda menyatakan dukungannya terhadap usulan penambahan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sekaligus meningkatkan kualitas layanan berbasis teknologi yang dimanfaatkan masyarakat.
Dalam usulan yang diajukan, Diskominfo Samarinda mengajukan kebutuhan anggaran sekitar Rp33 miliar untuk tahun anggaran 2027.
Angka tersebut lebih besar dibandingkan pagu indikatif yang telah disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yakni sekitar Rp25 miliar.
Sebagai perbandingan, pada tahun anggaran 2026 Diskominfo mengelola anggaran sekitar Rp27 miliar.
Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Suparno, menilai peningkatan kebutuhan anggaran tersebut sejalan dengan semakin luasnya tanggung jawab Diskominfo dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital.
Menurutnya, perkembangan teknologi menuntut pemerintah untuk terus memperkuat sistem dan infrastruktur agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.
Ia menjelaskan bahwa peran Diskominfo saat ini tidak lagi terbatas pada penyediaan layanan teknologi informasi bagi perangkat daerah.
Instansi tersebut juga bertanggung jawab terhadap berbagai fasilitas digital yang secara langsung dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
“Cakupan tugas Diskominfo cukup luas. Mereka menangani jaringan internet di lingkungan pemerintahan hingga tingkat kelurahan, termasuk menyediakan fasilitas WiFi gratis yang digunakan masyarakat di sejumlah ruang publik,” ujar Suparno, Selasa (28/7/2026).
Selain pengelolaan jaringan internet, Diskominfo juga memiliki tanggung jawab dalam operasional serta pemeliharaan berbagai infrastruktur teknologi informasi yang terus berkembang.
Salah satu di antaranya adalah sistem kamera pengawas atau CCTV yang telah dipasang di sejumlah titik strategis di Kota Samarinda sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan dan mendukung pengawasan wilayah.
Menurut Suparno, seluruh layanan tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, baik untuk biaya operasional, pemeliharaan rutin, maupun pengembangan sistem agar tetap mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Di sisi lain, Komisi I DPRD juga memberikan apresiasi terhadap langkah Diskominfo yang mengembangkan berbagai aplikasi secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya manusia internal.
Strategi tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran karena tidak bergantung sepenuhnya pada jasa pengembang dari pihak ketiga.
“Ini langkah yang patut diapresiasi. Pengembangan aplikasi dilakukan oleh pegawai sendiri sehingga lebih efisien. Bahkan aplikasi SPMB yang dibuat juga sudah dimanfaatkan oleh perangkat daerah lain,” katanya.
Meski mendukung penambahan anggaran, Suparno menekankan bahwa pembangunan ekosistem digital tidak cukup hanya berfokus pada penyediaan perangkat dan infrastruktur.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus menjadi perhatian utama, terutama bagi tenaga programmer, pengembang aplikasi, serta pengelola sistem informasi yang menjadi tulang punggung transformasi digital pemerintah daerah.
Politisi PAN itu menilai perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat menuntut aparatur untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan.
Dengan SDM yang memiliki kemampuan memadai, berbagai inovasi digital dapat terus dikembangkan secara mandiri dan berkesinambungan.
Selain itu, pembaruan perangkat keras maupun perangkat lunak juga dinilai perlu dilakukan secara berkala.
Langkah tersebut penting untuk menjaga keamanan data, meningkatkan stabilitas sistem, serta memastikan seluruh layanan digital Pemerintah Kota Samarinda tetap berjalan secara optimal tanpa kendala teknis.
“Teknologi berkembang sangat cepat. Karena itu peningkatan kapasitas SDM dan pembaruan perangkat perlu mendapat dukungan anggaran yang memadai agar pelayanan digital pemerintah bisa terus berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Dukungan Komisi I DPRD terhadap usulan anggaran tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi penguatan transformasi digital di Kota Samarinda.
[anr|anl|ads]