Infokaltim.id, Bontang – Rencana lanjutan penyempurnaan bangunan Rumah Sakit (RS) Tipe D di Kota Bontang dipastikan tidak berjalan tahun ini. Proyek yang sebelumnya disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dengan anggaran sekitar Rp46 miliar itu harus menunggu kondisi keuangan daerah membaik.
Di tengah tekanan fiskal, Komisi A DPRD Bontang menilai penundaan tersebut sebagai pilihan yang realistis. Namun, pemerintah diminta tidak menjadikan tertundanya pekerjaan fisik sebagai alasan menghentikan seluruh persiapan menuju target pembangunan pada 2027.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang Ubayya Bengawan mengatakan, proyek infrastruktur dengan kebutuhan anggaran besar memang harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Jangan sampai pembangunan dipaksakan tetapi justru mengganggu pembiayaan program lain yang lebih mendesak.
“Kalau memang kondisi keuangan daerah sedang turun, tentu itu menjadi pertimbangan yang matang. Kami bisa memahami keputusan tersebut karena harus melihat kemampuan fiskal yang ada,” kata Ubayya.
Menurutnya, penundaan penyempurnaan RS Tipe D bukan berarti proyek tersebut harus berhenti total. Justru waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan Pemkot Bontang untuk membereskan berbagai kebutuhan sebelum pekerjaan fisik kembali dilanjutkan.
Mulai dari perizinan, kajian teknis, perencanaan pelayanan hingga kebutuhan fasilitas rumah sakit harus dipersiapkan sejak sekarang. Dengan demikian, ketika kemampuan anggaran kembali memungkinkan, proyek dapat langsung berjalan tanpa kembali tersandung persoalan administrasi.
Komisi A, lanjut Ubayya, juga belum ingin mendahului pemerintah mengenai layanan spesialis yang nantinya tersedia di RS Tipe D. Penentuan pelayanan harus mengacu pada kajian serta kebutuhan masyarakat Bontang.
“Bangun dulu rumah sakitnya. Nanti pemerintah tentu akan melakukan kajian mengenai pelayanan yang akan diberikan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, perkembangan regulasi di sektor kesehatan juga harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu memastikan konsep rumah sakit yang disiapkan tetap sesuai dengan ketentuan terbaru sehingga fasilitas tersebut dapat langsung dimanfaatkan secara optimal setelah beroperasi.
Ubayya menegaskan DPRD Bontang akan terus mengawal tahapan penyelesaian RS Tipe D. Pengawasan tidak sebatas pada pekerjaan konstruksi, tetapi juga kesiapan dokumen, perizinan, kajian teknis hingga konsep pelayanan.
“Kami akan terus mengawal prosesnya sampai selesai. Harapannya, ketika kondisi fiskal membaik, seluruh persiapan sudah lengkap sehingga pembangunan bisa langsung berjalan,” tegasnya.
Ia berharap penundaan tahun ini benar-benar dimanfaatkan untuk mematangkan proyek. Sebab, target penyelesaian pada 2027 membutuhkan persiapan yang matang agar proyek fasilitas kesehatan tersebut tidak kembali tertunda ketika anggaran sudah tersedia.
Pemkot Bontang sebelumnya menyiapkan sekitar Rp46 miliar untuk melanjutkan penyempurnaan bangunan RS Tipe D. Namun, rencana pengerjaan tahun ini batal dilakukan seiring kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan.
[ayu|anl|adv dprd bontang]