Infokaltim.id, Bontang – Banjir rob yang berulang di kawasan pesisir membuat kebutuhan jalur pejalan kaki yang layak di Bontang Kuala kembali menjadi perhatian DPRD Bontang. Trotoar di kawasan tersebut didorong masuk daftar prioritas pembangunan pada 2027.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang Muhammad Sahib mengatakan, keberadaan trotoar bukan sekadar pelengkap jalan. Infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk menjaga akses masyarakat tetap aman ketika genangan akibat air pasang mengganggu sejumlah ruas kawasan Bontang Kuala.
Karena itu, Komisi C telah menyampaikan dorongan tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bontang agar perbaikan trotoar dapat direalisasikan tahun depan.
“Kami dari Komisi C menyampaikan ke PUPR bahwa kedua proyek ini harus berjalan di tahun depan,” ujar Sahib, politikus NasDem, Sabtu (15/8/2026)
Menurut Sahib, persoalan rob di Bontang Kuala bukan kejadian yang hanya muncul sesekali. Air pasang dapat kembali menggenangi kawasan tersebut dan berpotensi menghambat mobilitas warga.
Dampaknya juga dirasakan anak-anak yang harus berjalan menuju sekolah. Ketika genangan menutup akses, keberadaan trotoar yang layak menjadi semakin penting.
“Trotoar itu sangat dibutuhkan karena kita sama-sama tahu setiap tahun ada banjir rob, bahkan setiap bulan ada banjir rob. Anak-anak kita harus pergi sekolah dan aktivitas masyarakat jangan sampai terganggu,” jelasnya.
Rencana perbaikan tersebut telah diusulkan PUPR untuk masuk dalam program pembangunan 2027. Penanganan yang direncanakan disebut menyasar trotoar pada salah satu sisi jalur di kawasan Bontang Kuala.
Bagi DPRD Bontang, proyek tersebut memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Apalagi Bontang Kuala merupakan kawasan permukiman pesisir yang memiliki karakter persoalan berbeda dibandingkan kawasan perkotaan lainnya.
Sahib menilai pembangunan infrastruktur pejalan kaki harus mempertimbangkan kondisi lingkungan setempat. Penanganan trotoar di kawasan yang kerap terdampak rob, menurutnya, tidak cukup hanya mengejar aspek fisik, tetapi juga harus mendukung akses warga dalam kondisi tertentu.
Namun, pelaksanaan proyek tetap harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Kondisi fiskal Bontang pada 2027 diperkirakan menghadapi tekanan sehingga pemerintah perlu menentukan program berdasarkan tingkat urgensi.
DPRD berharap perbaikan trotoar Bontang Kuala tetap dapat direalisasikan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar lainnya.
“Karena memang sama-sama skala prioritas,” pungkas Sahib.
Dengan masuknya rencana perbaikan dalam usulan program PUPR, DPRD Bontang berharap pembenahan trotoar Bontang Kuala tidak kembali tertunda dan dapat mulai dikerjakan pada 2027.
[ayu|anl|adv drd btg]