Infokaltim.id, Bontang– Pemadaman listrik bergilir di Kota Bontang tidak hanya memantik keluhan terkait waktu pelaksanaannya. DPRD juga mempertanyakan kemampuan sistem kelistrikan Bontang dalam mengantisipasi gangguan ketika sebagian pembangkit menjalani pemeliharaan.
Ketua Komisi B DPRD Bontang Rustam menilai Bontang memiliki sejumlah sumber pembangkit yang semestinya dapat dioptimalkan sebagai penopang pasokan listrik.
Karena itu, dia mempertanyakan alasan pemadaman masih terjadi ketika terdapat pembangkit yang dapat menjadi alternatif backup saat pasokan dari sistem utama mengalami gangguan.
“Kenapa kita kekurangan daya sementara kita punya GPK, punya PLTD, tetapi masih juga terjadi pemadaman seperti ini? Ini yang saya tidak habis pikir,” ujar Rustam, Minggu (13/9/2026).
Menurut dia, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh PLN. Terlebih, berdasarkan informasi yang diterimanya, gangguan pada sistem kelistrikan tidak selalu menyebabkan seluruh pasokan listrik mati secara bersamaan.
Rustam mempertanyakan mengapa pembangkit yang berada di Bontang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menjaga pasokan listrik kepada masyarakat ketika terjadi gangguan maupun pemeliharaan.
“Kalau dari atas tidak selalu mati dan masih ada yang hidup, kenapa tidak bisa di-backup dengan GPK? Kenapa tidak bisa di-backup dengan PLTD kita?” katanya.
Dia menyebut Bontang memiliki sejumlah potensi pembangkit yang bisa menjadi bagian dari solusi. Selain pembangkit yang telah terhubung dalam sistem kelistrikan, Rustam juga membuka peluang adanya kerja sama dengan perusahaan besar yang memiliki pembangkit sendiri.
Di antaranya PT Badak NGL dan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim). Menurutnya, kolaborasi antarpemangku kepentingan perlu dibicarakan apabila secara teknis dan regulasi memungkinkan.
“Kalau memang bisa kerja sama, ya kerja sama dengan PT Badak. Ambil juga listriknya sebagian. Pupuk Kaltim juga begitu. Supaya di Kota Bontang ini tidak terjadi gelap,” tegasnya.
Rustam menilai kondisi pemadaman listrik yang berulang perlu segera dicarikan solusi jangka panjang. Sebab, persoalan tersebut bukan hanya mengganggu rumah tangga, tetapi juga aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, Bontang sebagai kota industri semestinya memiliki sistem kelistrikan yang mampu memberikan keandalan pasokan. Apalagi kota ini memiliki sejumlah fasilitas pembangkit yang berpotensi menopang kebutuhan energi.
“Malulah kita kalau kota kecil tidak bisa kita atasi masalah listrik,” ujarnya.
Untuk memastikan persoalan tersebut tidak berhenti pada keluhan, Komisi B DPRD Bontang berencana membahasnya bersama PLN dan Pemerintah Kota Bontang melalui rapat dengar pendapat (RDP).
Pembahasan akan diarahkan pada penyebab pemadaman, kondisi pasokan daya, kemampuan backup pembangkit, hingga kemungkinan kerja sama pemanfaatan sumber listrik yang ada di Bontang.
Rustam menyebut agenda tersebut akan dikoordinasikan melalui Banmus DPRD Bontang dan diupayakan masuk dalam jadwal pembahasan pada September.
“Nanti ini akan kita pertanyakan kepada PLN saat RDP. Kita ingin tahu sebenarnya seperti apa kondisi pasokan listrik kita dan kenapa pembangkit yang ada belum bisa menjadi backup ketika terjadi gangguan,” pungkasnya.
[ayu|anl|adv dprd btg]