Butuh Dana 50-100 M, Jalan Lingkungan Warga dan Protokol Dipastikan Mulus

Anggota DPRD Samarinda, Fraksi PKS, Nursobah. (Infokaltim.id/Ist).
Anggota DPRD Samarinda, Fraksi PKS, Nursobah. (Infokaltim.id/Ist).

Infokaltim.id, Samarinda- Jalan protokol maupun jalan lingkungan warga nampaknya masih banyak yang belum diperbaiki.

Hal itu membuat Politikus dari Fraksi PKS DPRD Samarinda, Nursobah turut mengomentari bahkan membuat analisa alokasi anggaran untuk melakukan perbaikan jalan, baik itu Pemkot maupun Pemprov Kaltim.

“Jalan rusak itu hanya butuh 50 Milyar. Mulai simpang Lembuswana, Sutomo, Pahlawan, Bayangkara, Awang Long, Gajah Mada, RE. Martadinata, Antasari, Juanda, Pembangunan. Kemudian. S.Parman, Hasan Basri, AM. Sangaji, Agus Salim, Abul Hasan, Diponegoro, Imam Bonjol, Basuki Rahmat, Ahmad Dahlan, lambung Mangkurat. Pelita, Kemakmuran dan Ahmad Yani,” ujar Nursobah, Jum’at (15/10/2021).

Pembangunan Jalan utama Samarinda hingga mulus hanya butuh 50 miliyar itu, kata Nursobah, Jika ditambah lagi anggarannya 100 Milyar, maka hampir semua jalan kota bisa full di aspal mulus dan tak ada lagi jalan berlubang.

“Realisasikan semua, maka jalan Samarinda layak disebut sebagai kota pusat peradaban,” ucapnya.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda tersebut meminta kepada Wali Kota, Andi Harun untuk mengerahkan seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) terkait agar merancang anggaran khusus untuk pembangunan jalan utama hingga nampak mulus. Dia pun tidak menyetujui jika pembanguna jalan utama hanya tambal sulam dinilai kurang rapi dan indah.

“Ini hitungan kasar, sejak pagi saya keliling jalan utama untuk memastikan bahwa jalan utama ring 1 hanya sekira 10 kilometer, ring 2 sekitar 15 km. Dari analisa saya perkiraan dana tersebut cukup untuk bangun jalan utama lebih mulus”, sebut Nursobah

Selain itu, dia mendorong agar pembangunan jala trotoar setiap jalan utama seperti yang telah dibangun sepanjang jalan Ir. Juanda yang kini sudan nampak Indah sebagaimana yang sudah dibangun sepanjang jalan Kesuma Bangsa dan Basuki Rahmat markas DPRD Samarinda dan perkantoran Provinsi Kalimantan Timur

“Sekedar usulan agar Samarinda segera menjadi kota pusat peradaban sebelum IKN diresmikan,” tutup Nursobah.

[SDH | ADS]