Infokaltim.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menegaskan bahwa permasalahan dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak hanya disebabkan oleh sistem zonasi, melainkan lebih karena ketidakmerataan kualitas pendidikan antar sekolah.
Dia menjelaskan, jika mutu sekolah lebih seimbang, masyarakat tidak akan hanya terpaku pada sekolah-sekolah unggulan saja.
“Masalah ini bukan sekadar zonasi, tapi terkait keadilan dalam mutu pendidikan. Selama kualitas sekolah tidak merata, masyarakat akan terus berusaha masuk ke sekolah favorit,” ungkap Damayanti.
Sebagai anggota baru DPRD, Damayanti mengaku cukup terkejut dengan banyaknya keluhan dari masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya, Balikpapan.
Ia membeberkan bahwa saat ini hanya sekitar 51 persen lulusan SMP yang bisa diterima di sekolah negeri, sehingga banyak siswa terpaksa memilih sekolah swasta yang biayanya cukup mahal.
“Di Balikpapan Tengah saja sampai sekarang belum ada SMA negeri. Jadi, ke mana anak-anak harus melanjutkan sekolah?” tanyanya.
Damayanti juga menilai bahwa penerapan zonasi akan kurang efektif tanpa pemerataan fasilitas dan jumlah sekolah.
Tanpa adanya sekolah yang memadai dan kualitas yang setara, zonasi justru bisa menimbulkan ketidakadilan baru.
Lebih lanjut, ia mengkritik persepsi masyarakat mengenai ‘sekolah favorit’ yang menurutnya muncul akibat distribusi guru berkualitas dan fasilitas sekolah yang belum merata. Sekolah di pusat kota masih jauh lebih unggul dibandingkan dengan sekolah di wilayah pinggiran.
“Distribusi tenaga pendidik harus dilakukan secara adil. Jangan sampai sekolah di pinggiran dianggap kurang layak hanya karena kekurangan fasilitas dan guru,” jelasnya.
Damayanti juga menyoroti program GratisPol yang memberikan bantuan biaya pendidikan, namun dinilai belum menjangkau siswa yang terpaksa masuk ke sekolah swasta karena tidak lolos seleksi di sekolah negeri.
“Program GratisPol memang membantu siswa sekolah negeri, tapi bagaimana dengan mereka yang terpaksa sekolah di swasta karena sistem zonasi? Mereka juga perlu mendapatkan dukungan,” ujarnya.
Ia pun meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mencari solusi bagi anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri, termasuk kemungkinan memberikan bantuan biaya pendidikan di sekolah swasta, agar tidak ada siswa yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena kendala sistem dan biaya.
“Semoga program GratisPol bisa sedikit meringankan beban keluarga yang anaknya tidak lolos masuk negeri tapi tidak mampu membayar sekolah swasta,” tutup Damayanti.