Infokaltim.id, Bontang- Pengesahan struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran (T.A) 2025 akhirnya rampung. Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian tahapan dan pembahasan dengan pelbagai pihak terkait, khususnya Tim Bagian Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bontang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang.
Dalam kesempatan ini, Boni Sukardi sebagai Anggota Banggar DPRD Kota Bontang mewakili tim menyampaikan, kedepan pemerintah dapat mengoptimalkan realisasi anggaran agar dapat tepat sasaran. Boni menegaskan, pihaknya mensupport seluruh upaya pemerintah dalam mengentaskan persoalan di masyarakat khususnya, masalah stunting di Kota Taman.
“Kami (DPRD Kota Bontang, Red.) mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam Kegiatan penurunan stunting,” ujar Boni membacakan laporan saat rapat paripurna berlangsung, Senin (25/8/2025) malam.
Diketahui, sebanyak 1.219 anak di Kota Bontang merasakan stunting terbilang tinggi. Angka ini mengharuskan kepala daerah memberikan perhatian serius.
Data ini mayoritas anak bertempat tinggal di kawasan pesisir laut Kota Taman. Untuk itu, strategi dan langkah kongkret pemangku kebijakan mesti berpikir secara matang untuk memastikan kesehatan anak-anak.
Berdasarkan data yang dirilis Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat, sebanyak 820 anak berada di delapan kelurahan pesisir, antara lain Loktuan (213 anak), Tanjung Laut Indah (124), Tanjung Laut (113), Berebas Tengah (92), Bontang Lestari (86), Berebas Pantai (82), Guntung (65), dan Bontang Kuala (45).
Sementara di wilayah non-pesisir, prevalensi stunting juga masih ditemukan, seperti di Gunung Telihan (99 anak), Api-Api (77), Bontang Baru (71), Gunung Elai (51), Belimbing (50), Satimpo (33), serta Kanaan (18 anak).
Diwartakan sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Kota Bontang, Sitti Yara, meminta agar pemerintah memanfaatkan anggaran tersebut secara tepat sasaran. Ia menyoroti persoalan stunting yang masih tinggi di Kota Taman, khususnya di kawasan pesisir.
“Prevalensi stunting di daerah pesisir justru meningkat. Kondisi ini harus mendapat perhatian serius agar penanganannya lebih optimal,” ujarnya usai rapat.
Politisi PKB itu meminta jajaran pemerintah, terutama dinas teknis, bekerja maksimal untuk menurunkan angka stunting. Menurutnya, hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah dalam menjamin kesehatan generasi mendatang.
Selain itu, Sitti Yara berharap program kerja organisasi perangkat daerah (OPD) bisa sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Bontang, sehingga realisasi pembangunan dapat lebih terukur.
“Kami ingin anggaran ini tidak hanya terserap, tetapi benar-benar mendukung terwujudnya visi misi pemerintah kota,” tutupnya\
[RIR/ADV DPRD BONTANG]