Infokaltim.id, Samarinda– Pembangunan Sport Hub di kawasan Gelanggang Olahraga (GOR) Samarinda hingga kini belum sepenuhnya rampung. Sejumlah item pekerjaan yang semestinya diselesaikan pada 2026 terpaksa tertahan akibat kebijakan efisiensi anggaran yang melanda pemerintah daerah.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengungkapkan pihaknya telah melakukan sidak langsung ke lokasi dan menemukan sejumlah pekerjaan yang belum tuntas.
“Terakhir kami sidak, memang itu masih ada beberapa item pekerjaan yang belum selesai. Dan itu terkait dengan anggaran. Memang planning-nya pembangunan dilakukan secara bertahap,” katanya.
Sport Hub merupakan fasilitas olahraga terpadu yang dirancang sebagai ruang publik aktif bagi warga Kota Samarinda. Kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat kegiatan olahraga dan rekreasi warga kota, namun progresnya terkendala kondisi fiskal daerah yang semakin ketat dalam dua tahun terakhir.
Kebijakan efisiensi anggaran menjadi faktor utama terhambatnya sejumlah proyek pembangunan di berbagai daerah, termasuk Samarinda. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD mewajibkan pemerintah daerah memfokuskan belanja pada kebutuhan yang benar-benar prioritas dan menunda proyek yang bersifat sekunder.
Dalam kondisi tekanan fiskal seperti ini, DPRD Samarinda menyarankan agar pemerintah kota memprioritaskan penyelesaian pekerjaan yang bersifat primer terlebih dahulu. Pekerjaan estetika atau pelengkap bisa disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada.
“Selesaikan saja yang primer, yang bayar-bayarnya. Selebihnya menyesuaikan saja,” kata Abdul Rohim.
Ia menegaskan, dalam situasi fiskal yang tertekan, alokasi APBD harus difokuskan untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat. Sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas utama.
“Dalam kondisi tekanan fiskal di daerah yang seperti ini, prioritas saja menyelesaikan kebutuhan layanan dasar buat masyarakat. Kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, itu yang lebih baik diprioritaskan untuk sementara dalam pengalokasian APBD-nya,” ujarnya.
Menurut Abdul Rohim, anggaran-anggaran yang bersifat sekunder sebaiknya ditunda dahulu sampai kondisi fiskal daerah membaik. Ia tidak ingin kebutuhan dasar masyarakat menjadi korban karena anggaran tersedot ke proyek-proyek yang tidak mendesak.
DPRD Samarinda berharap pembangunan Sport Hub tetap dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang ada, tanpa harus mengorbankan alokasi untuk pelayanan dan infrastruktur dasar yang langsung dirasakan masyarakat.
[Ary|Anl|Ads]