Infokaltim.id, Samarinda – Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim, menyampaikan pandangan umumnya terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kaltim Tahun Anggaran 2026.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-45 yang berlangsung di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, pada Sabtu malam (29/11/2025).
Mewakili Fraksinya, Syahariah Mas’ud menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 merupakan lanjutan dari implementasi tahun kedua RPJMD Kaltim 2025–2029.
Ia menyebut APBD tahun mendatang mengangkat tema “Peningkatan Pondasi Pembangunan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”.
Dalam pemaparannya, Syahariah menguraikan komposisi rancangan anggaran yang diajukan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp14,20 triliun, yang terdiri atas PAD Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp3,12 triliun, serta pendapatan sah lainnya sebesar Rp332,22 miliar.
Adapun belanja daerah direncanakan mencapai Rp15,15 triliun.
Angka tersebut mencakup belanja operasional sebesar Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga Rp33,93 miliar, dan belanja transfer senilai Rp5,89 triliun. Pemerintah provinsi juga mengajukan pos penerimaan pembiayaan dari SILPA sekitar Rp900 miliar.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar menyoroti penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dari rencana semula sebesar Rp9,33 triliun, alokasi tersebut diperkirakan hanya akan tersisa sekitar Rp3,13 triliun, turun hingga 66,39 persen.
Menurut fraksi, kondisi ini memberi tekanan besar dalam proses penyusunan APBD 2026.
Oleh sebab itu, Syahariah menilai penting bagi pemerintah dan legislatif untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Selektifitas sangat diperlukan agar program yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Fraksi Golkar tetap mendorong Pemprov dan DPRD menjaga optimisme.
Pemerintah diingatkan untuk tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa rekomendasi pun diajukan. Fraksi Golkar meminta Pemprov Kaltim memusatkan penyusunan RAPBD pada penguatan pondasi pembangunan sesuai delapan arah kebijakan belanja daerah dalam RKPD 2026.
Selain itu, dokumen RKPD dinilai perlu dilakukan peninjauan ulang agar sesuai dengan kondisi aktual pendapatan daerah.
Fraksi juga mengingatkan pentingnya konsolidasi realisasi anggaran hingga akhir 2025.
Berdasarkan proyeksi mereka, potensi SILPA dapat mencapai sekitar Rp2 triliun, lebih tinggi dari perkiraan awal sebesar Rp900 miliar.
[anr|anl|ads dprd kaltim]