Infokaltim.id, Samarinda- Ketimpangan akses pendidikan di berbagai wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mendapat sorotan dari Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba.
Ia menilai bahwa sistem pendidikan di provinsi ini masih menghadapi sejumlah kendala signifikan, mulai dari minimnya sekolah di daerah terpencil hingga kelebihan jumlah siswa di sekolah favorit di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan.
Menurut H Baba, terdapat beberapa daerah di Kaltim yang belum memiliki sekolah menengah atas, sehingga menjadi penghambat utama bagi anak-anak di daerah tersebut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
“Ada daerah yang sama sekali belum memiliki SMA, ini menjadi masalah serius bagi akses pendidikan,” ujarnya.
Beberapa kabupaten seperti Berau, Kutai Timur (Kutim), Kutai Barat (Kubar), dan Mahakam Ulu (Mahulu) masih mengalami keterbatasan fasilitas sekolah menengah.
Akibatnya, banyak pelajar harus menempuh perjalanan jauh demi melanjutkan sekolah ke tingkat SMA atau SMK.
Di sisi lain, kota besar seperti Samarinda menghadapi tantangan lain, di mana meskipun jumlah sekolah menengah cukup memadai.
Terdapat kecenderungan konsentrasi siswa di sekolah-sekolah unggulan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan.
“Sekolah di kota cukup, tapi karena banyak yang ingin masuk sekolah favorit, terjadi penumpukan dan sekolah lain menjadi kurang diminati,” jelas H Baba.
Sementara itu, Balikpapan menghadapi masalah terkait keterbatasan ruang belajar akibat jumlah sekolah yang belum sebanding dengan pertumbuhan peserta didik dan penduduk di kota yang dikenal sebagai pintu gerbang IKN tersebut.
Wali Kota Balikpapan sendiri sudah mengajukan rencana pembangunan SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 2 sebagai langkah jangka pendek untuk mengatasi persoalan tersebut, tambah H Baba.
Ia menekankan bahwa solusi untuk masalah pendidikan di Kaltim harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) harus menjadi prioritas dalam pembangunan fasilitas pendidikan, sementara di perkotaan perlu adanya pemerataan kualitas sekolah agar tidak terjadi dominasi sekolah unggulan.
“Kebijakan pendidikan tidak bisa disamaratakan. Setiap daerah punya tantangan yang berbeda dan perlu penanganan serta anggaran yang sesuai,” tutupnya.