IPG Kaltim 2021 Capai Angka 85,95 Persen

Ilustrasi.

Infokaltim.id, Samarinda- Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim pada April 2022 lalu, bahwa indeks pembangunan gender (IPG) Kaltim dari tahun 2021 mencapai angka 85,95 persen.

Hasil itu menunjukan, bahwa IPG Kaltim tersebut tingkat pencapaian pembangunan manusia lebih dominan pada gender laki-laki dibandingkan perempuan.

Kepala BPS Kaltim, Nur Wahid bersamaa dengan launching laporan pertumbuhan dan peranan PDRB Kaltim menurut lapangan usaha tahun 2021.

“IPG Kaltim 85,95, artinya, capaian pembangunan manusia masih relatif tinggi dibandingkan perempuan,” ungkapnya.

IPG Kaltim yang hingga tahun 2021 baru mencapai 85,95  tersebut, cerminan dari IPM (Indks Pembangunan Manusia)  Kaltim yang tahun 2021, dimana IPM laki-laki 81,86 sedangkan IPM perempuan 70,36.

“Secara konseptual, capain ini merefleksikan masih besarnya disparitas gender di Kaltim,” ungkapnya, Senin (04/07/2022).

BPS juga mengingatkan, disparitas gender terjadi di semua kabupaten/kota di Kaltim. Kabupaten Paser merupakan wilayah dengan disparitas gender tertinggi dengan IPG yang hanya sebesar 71,19. Sementara Kota Balikpapan merupakan wilayah dengan disparitas gender terendah, dengan IPG   sebesar 89,83.

“Adapun IPG kabupaten/kota lainnya di Kaltim berkisar antara 76 sampai 89,” BPS menerangkan.

Disparitas tidak hanya terjadi  antar gender, tapi juga antar individu, yang selama ini disebut dengan gini ratio. Gini ratio mengukur ketimpangan pengeluaran antar penduduk, dimana semakin mendekati angka 1 (satu), maka semakin tinggi ketimpangan di wilayah tersebut.

Sebaliknya, apabila gini ratio menjauhi angka 1 (satu) dan mendekati angka 0 (nol), maka semakin baik pemerataan di wilayah tersebut.

Gini ratio Kaltim tercatat sebesar 0,334 pada Maret 2021,” kata Nur Wahid.

Menurut BPS, gini ratio  sebesar 0,334 tersebut mengindikasikan bahwa di kaltim disparitas antarindividu dari sisi ekonomi masih terjadi. Tren gini ratio di Provinsi Kaltim dari tahun 2015-2021 mengalami naik turun dengan ketimpangan tertinggi terjadi tahun 2018 sebesar 0,342. Pada tahun 2019 dan 2020  menurun, namun kembali meningkat 2021.

“Disparitas terjadi karena belum semua orang punya akses yang sama dala mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang merupakan modal dasar untuk mendapatkan penghasilan penghidupan yang layak,” demikian BPS.

[Ard | Adv Diskominfo Kaltim]