Infokaltim.id, Bontang– Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, memberikan pernyataan keras menanggapi hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi C DPRD Bontang ke ruang pusat data (data center) milik Pemkot Bontang pada Senin (21/7/2025) pagi. Sidak tersebut dilaksanakan di Gedung Eks Kantor Wali Kota, Jalan Awang Long, Bontang Utara.
Dalam sidak itu ditemukan kondisi memprihatinkan: ruangan data center dipenuhi kabel dan perangkat elektronik yang sangat rawan terhadap korsleting listrik apabila terkena air. Hal ini pun menimbulkan kekhawatiran akan potensi gangguan serius pada sistem jaringan pemerintah.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz, menyatakan bahwa Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika harus bertanggung jawab penuh atas lemahnya perencanaan dan pengawasan. Ia menyayangkan sikap Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang dinilai justru panik dan saling menyalahkan setelah insiden kerusakan terjadi.
“Kok baru sekarang kalang kabut dan lempar kesalahan setelah ada kejadian ini,” kata Andi Faiz.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, kesalahan utama terletak pada perencanaan awal yang tidak matang. Meskipun anggaran miliaran rupiah telah digelontorkan untuk pembelian server, namun tidak ada perhatian terhadap kesiapan fasilitas penyimpanan yang layak dan aman.
“Kemarin-kemarin menganggarkan miliaran buat server tapi tidak pernah memikirkan tempat atau gedung yang aman buat data center,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ironi dari kunjungan kerja ke data center milik Provinsi Jawa Tengah pekan lalu. Menurutnya, tidak perlu membahas hal yang rumit seperti sistem dan aplikasi, jika urusan mendasar seperti tempat penyimpanan server saja masih diabaikan.
“Gak usah jauh-jauh bicara aplikasi atau sistemnya.
Yang jelas-jelas nyata di depan mata saja ternyata cuma gampang membeli tanpa memikirkan segalanya secara utuh dari awal perencanaan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Andi Faiz menegaskan pentingnya perencanaan menyeluruh sejak tahap awal, termasuk menentukan lokasi penyimpanan yang aman bagi perangkat vital tersebut.
“Harusnya dari perencanaan pengadaannya sudah ditentukan di mana tempatnya yang aman buat simpan server,” tambahnya.
Dirinya pun menyatakan keprihatinan atas sikap seolah-olah abai terhadap aset negara. Server yang nilainya mencapai miliaran rupiah, yang berasal dari uang rakyat, harusnya dikelola secara profesional dan menjadi perhatian serius semua pihak.
“Sekarang seolah-olah gak ada beban kalau server yang nilainya miliaran itu nantinya rusak atau tidak bisa dipakai lagi,” tutup Andi Faiz.
[RIR/ADVÂ DPRDÂ BONTANG]