Infokaltim.id, Samarinda- Permasalahan banjir yang terus melanda Kota Samarinda kembali menjadi perhatian serius anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi.
Ia menilai penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri‐sendiri, dan pemerintah daerah harus memperkuat kerja sama lintas wilayah. Menurut Subandi, langkah awal yang paling mendesak adalah penanganan kawasan hulu Sungai Karang Mumus (SKM).
Dia menyebutkan, dalam beberapa tahun terakhir pembukaan lahan di bagian hulu, mulai dari pembangunan perumahan hingga aktivitas lain, telah menurunkan kemampuan tanah dalam menyerap air.
“Kerusakan di hulu sangat berpengaruh. Resapan air berkurang drastis dan akhirnya limpasan air turun ke Samarinda,” ujarnya.
Subandi mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda yang sama‐sama menunjukkan keseriusan menangani banjir, meski fokus keduanya berbeda.
Pemprov Kaltim menitikberatkan pada pengerukan Sungai Mahakam yang dinilai sudah mengalami pendangkalan parah akibat sedimentasi. Sementara itu, Pemkot Samarinda memilih memprioritaskan perbaikan dan pengendalian banjir di sepanjang SKM.
“Keduanya sudah melalui kajian teknis. Wali Kota memprioritaskan SKM, sementara Gubernur fokus pada Mahakam. Dua-duanya memang penting,” terang Subandi.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pengerukan Sungai Mahakam memerlukan anggaran yang sangat besar karena cakupan lokasi pengerukan yang panjang.
Politisi PKS tersebut menekankan bahwa penanganan SKM dari bagian hulu harus menjadi fokus utama untuk jangka pendek.
Kawasan hulu SKM meliputi wilayah Samarinda dan Kutai Kartanegara, termasuk Pampang, Tanah Datar, Marangkayu, hingga Muara Badak. Selama ini, kata Subandi, banjir dari daerah atas paling banyak berdampak pada wilayah Samarinda Utara.
Ia juga menyoroti program utama Pemkot Samarinda berupa pembangunan folder seluas 60 hektare di Sungai Siring. Proyek ini dirancang untuk menahan limpahan air sebelum memasuki pusat kota.
“Folder itu dirancang sebagai tampungan sementara agar air tidak langsung masuk ke Samarinda,” jelasnya.
Namun, Subandi mengingatkan bahwa proyek dengan skala sebesar ini membutuhkan dukungan anggaran besar. Saat ini, baru sekitar 10 hektare dari total rencana yang telah mulai digarap.
Walau fokus awal diarahkan ke SKM, Subandi tidak menampik bahwa pengerukan Mahakam juga harus tetap diprogramkan.
Sedimentasi yang tinggi di Mahakam sudah terlihat jelas, bahkan di beberapa titik seperti di sepanjang Jalan Slamet Riyadi mulai ditumbuhi rumput.
“Kapasitas sungai sudah menurun. Kapal-kapal mulai kesulitan merapat karena sedimennya terlalu tinggi,” ungkapnya.
Menurutnya, kedua upaya, penanganan SKM dan pengerukan Mahakam, harus berjalan seimbang demi memastikan penanganan banjir Samarinda berlangsung menyeluruh dan berkelanjutan.
[anr|anl|ads dprd kaltim]