Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Sangatta, Ali B Musa
Infokaltim.id, Sangatta – Organisasi besutan cipayung yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), merupakan lembaga yang mempertemukan dan mempersatukan gagasan lintas kepemudaan.
Namun faktanya, spirit adiluhung tersebut tidak dapat diwujudkan di KNPI Kabupaten Kutai Timur. Hal ini diakui secara tegas oleh Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sangatta Ali B Musa.
“KNPI Kutim detik ini juga tidak memiliki kehormatan, mengapa? Karena kami (Cipayung, red) tidak dianggap sebagai sekelompok pemuda yang mampu menjalankan organisasi,” ungkap Ali di Sekretariat HMI. Jumat (4/6/2021).
Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa dilihat dari tindak tanduk Pengurus KNPI Kaltim yang melakukan pengambil alihan secara paksa untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda). Tanpa disertai komunikasi dan koordinasi bersama organisasi kepemudaan di Kabupaten Kutai Timur, terutama lembaga cipayung.
HMI Cabang Sangatta menyikapi polemik tersebut, dia bersama seluruh pengurus dengan tegas menolak Musda KNPI digelar. Menurutnya, hal ini tidak berdasarkan mekanisme organisasi yang berlaku.
“Ketua KNPI Kaltim (Arief Rahman Hakim, red) ini buta AD/ART dan Peraturan Organisasi. Tindakan otoriternya atas pengambil alihan Musda KNPI Kutim, mencerminkan ketidak becusan dia sebagai ketua,” ujar Ali
Dia menambahkan sembari meniru perkataan Ketua Umum HMI Cabang Sangatta soal polemik ini, bahwa Ashan Putra Pradana menyesali praktik inkonstitusional tersebut.
“Kami nyatakan dengan sangat tegas, dan serius. Bahwa kami secara kelembagaan tidak menginginkan praktik disorganisasi KNPI Kaltim terhadap KNPI Kutim dipertahankan, dan dilanjutkan. Untuk itu kami tolak Musda ke 13 yang di inisiasi Arief Rahman Hakim cs,” tutup Ali
[SDH]
Info Terbaru
- Banggar DPRD Samarinda Usul Target Pendapatan RAPBD 2027 Naik Jadi Rp1,5 Triliun
- Samarinda Utara Kini Berkembang Pesat, Maswedi Minta Pembangunan Infrastruktur Dasar Perlu Disesuaikan
- DPRD Samarinda Nilai Pemenuhan Hak Anak Masih Jauh dari Harapan
- Pengelolaan Aset hingga Kondisi Fiskal dan Keuangan Daerah jadi Sorotan DPRD Samarinda
- DPRD Samarinda Desak Pemerataan Pendidikan Harus Dioptimalkan Hingga Fasilitas Pendidikan Pinggir Kota jadi Sorotan