Infokaltim.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah berkelanjutan pemerintah pusat dalam memperluas akses listrik hingga ke wilayah-wilayah terpencil di Benua Etam.
Menurutnya, penyediaan layanan energi merupakan bagian penting dari upaya pemerataan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh diabaikan.
Makmur menegaskan bahwa kebijakan elektrifikasi di daerah pelosok bukanlah keputusan yang dapat diambil secara cepat.
Prosesnya membutuhkan perencanaan matang, koordinasi lintas lembaga, dan komitmen jangka panjang.
Namun, ia mengakui bahwa konsistensi pemerintah pusat dalam menjalankan program tersebut menunjukkan kesungguhan untuk memastikan seluruh warga negara memperoleh layanan energi secara adil.
“Di daerah saya sendiri, listrik kini sudah menjangkau desa-desa yang sebelumnya sangat sulit diakses,” ujarnya pada Jumat (28/11/2025).
Lebih jauh, Makmur menjelaskan bahwa perluasan akses listrik tersebut merupakan bagian dari Program Listrik Desa (Lisdes) yang dikelola Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui PT PLN (Persero).
Program ini menitikberatkan pada peningkatan akses energi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Selain memperluas jaringan konvensional, pemerintah juga membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal untuk desa-desa terpencil yang belum memungkinkan tersambung ke jaringan utama PLN.
Upaya ini dilengkapi dengan pemberian Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi keluarga kurang mampu untuk meringankan biaya penyambungan.
Dalam penjelasannya, Makmur menekankan bahwa program elektrifikasi tidak berorientasi pada keuntungan.
Banyak lokasi yang membutuhkan perjalanan jauh dan medan berat, namun hanya melayani sedikit pelanggan.
“Coba bayangkan, petugas harus menempuh sekitar 30 kilometer hanya untuk melayani 50 rumah. Meski begitu, pemerintah tetap menjalankannya karena ini menyangkut pelayanan dasar bagi masyarakat,” jelasnya.
Makmur juga menyoroti dampak besar kehadiran listrik bagi sektor pendidikan.
Dengan tersedianya pasokan energi, sekolah dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar secara lebih maksimal, mulai dari penggunaan perangkat pembelajaran digital, pencahayaan ruang kelas, hingga pendukung kegiatan administrasi.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah sekolah yang mengalami kendala pasokan listrik yang belum sepenuhnya stabil, terutama di wilayah yang sangat terpencil.
Di daerah seperti itu, pemerintah biasanya menerapkan sistem kelistrikan komunal berbasis energi terbarukan, seperti PLTS terpadu.
Sebagai legislator asal daerah terpencil, Makmur merasakan langsung manfaat program tersebut.
Ia menyebut bahwa kampungnya yang dulu tidak terbayang akan menikmati listrik, kini sudah merasakan akses energi.
“Ini pencapaian yang patut diapresiasi. Pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat di wilayah 3T, termasuk di Kaltim,” pungkasnya.
[anr|anl|ads dprd kaltim]