Program Desa Non 3T Dievaluasi, Wabup Kutim Ingin Setiap Desa Harus Dimaksimalkan Termasuk Blankspot

Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang saat memimpin rapat. (infokaltim.id/ist).

Infokaltim.id, Sangatta- Untuk mengetahui sejauh mana progres serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program 3435 Non 3T oleh Kementrian Kominfo di Kabupaten Kutai Timur, maka digelar rapat evaluasi, yang dilaksanakan secara daring dan luring di Ruang rapat Diskominfo Staper Kutim, Senin (15/01/2024).

Rapat tersebut dihadiri secara daring dari BAKTI Kominfo dan dari Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementrian Kominfo serta para provider dari Telkomsel, Indosat dan XL.

Sementara itu yang hadir secara langsung di tempat itu, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang didampingi Sekretaris Diskominfo Staper Kutim M Rasyid, Kabid TI Silisman. Selain itu, Kadis Ketahanan Pangan yang sebelumnya menjabat Kadiskominfo Kutim Ery Mulyadi, Perwakilan Kominfo Provinsi Kaltim, Bappeda Kutim dan seluruh Camat se Kutim.

Ditemui usai kegiatan Wabup Kasmidi Bulang mengatakan program 3435 Non 3T ini merupakan program nasional dan terdapat 21 ribu tower yang dibangun di seluruh Indonesia.

“Alhamdulliah kita (Kutim) mendapatkan 56 titik yang tersebar di 18 kecamatan dari tiga provider (Telkomsel, Indosat dan XL),” ujarnya.

Kasmidi Bulang berharap, program ini berjalan secara maksimal supaya daerah blankspot di Kutim bisa teratasi. Oleh karena itu, rapat ini dilakukan secara terpadu antara Kementrian Kominfo yang mempunyai program maupun sebagai pengawasnya dengan para camat yang mempunyai wilayah yang mendapatkan program tersebut.

“Disini para camat menyampaikan kondisi kekinian dari program ini dan kita minta penegasan kepada Kementrian Kominfo untuk mengawasi karena program ini penugasan kepada para provider-provider,” tutur Wabup Kasmidi.

Dirinya menambahkan, dalam rapat ini juga terungkap ada beberapa provider di bebarapa titik yang masih menggunakan panel surya untuk mengoperasikannya. Sehingga menyebabkan jaringan tidak maksimal karena terbatasnya aliran listrik.

“Makanya kita secara bertahap minta supaya PLN bisa masuk dan yang sudah ada PLN nya wajib berintegrasi dengan PLN,” jelasnya.

Sementara itu Kabid TI Diskominfo Staper Kutim Sulisman saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan, dengan adanya evaluasi program itu diharapkan jaringan internet yang ada di Kutim bisa dilaksankan maksimal oleh para provider.

“Dalam laporan para provider sudah 100 persen, namun disitu tercatat bukan membangun semua (tower), karena keterangannya ada yang terbangun dan ada yang tercover. Yang menentukan titik dari Kementrian sehingga dari 56 total untuk Kutim, yang sudah ada sinyal meski kecil mereka anggap tercover, jadi existing line dari tower sebelah, makanya tidak seluruhnya dibangun,” ucap Sulisman.

Berdasarkan keluhan para camat, sambung Sulisman banyaknya jaringan yang lemah, dan yang sudah terbangun ada juga kapasitas bandwidhtnya kecil, sehingga masyarakat tidak bisa memanfaatkan secara maksimal.

Untuk langkah mengatasi hal tersebut dirinya mengatakan perlu dilakukan upgrade kapasitas backbone/perangkat probider. Selain itu, bisa juga Pemkab Kutim akan menyiapkan backbone dari kota (Sangatta) ke titik BTS yang ingin di upgrade bandwidht melalui solusi pihak ketiga berupa Fiber Optic ataupun microwave dengan menggunakan APBD.

[hms|anl]