Infokaltim.id, Samarinda– Kondisi fiskal yang sedang dialami Kalimantan Timur (Kaltim) mulai memberikan dampak nyata terhadap jalannya pembangunan daerah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran bisa membuat sejumlah proyek infrastruktur penting tertunda bahkan berpotensi dibatalkan.
Menurut Reza, pemangkasan dana dari pemerintah pusat, termasuk pada pos Transfer ke Daerah (TKD), menjadi salah satu penyebab utama yang menekan ruang fiskal daerah.
Jika situasi ini berlanjut tanpa solusi, maka bukan hanya proyek skala kecil, melainkan program strategis pun bisa terhenti.
“Jika anggaran terus dipotong, risiko paling besar adalah penundaan atau pembatalan pembangunan infrastruktur. Hal ini jelas memengaruhi arah pembangunan Kaltim ke depan,” tegas Reza.
Ia menekankan, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, hingga fasilitas umum tidak hanya sebatas proyek fisik, tetapi juga tulang punggung pertumbuhan ekonomi.
Kelancaran transportasi, distribusi barang, dan akses masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang memadai.
“Kalau pembangunan terus tertunda, pergerakan ekonomi daerah ikut terhambat. Padahal, keberadaan infrastruktur inilah yang bisa mendorong kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Reza menambahkan, kondisi fiskal saat ini telah menjadi fokus utama Komisi III DPRD Kaltim.
Dia mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera mengambil langkah adaptif, misalnya dengan menetapkan skala prioritas yang ketat.
Dengan begitu, program yang sifatnya mendesak tetap bisa berjalan meskipun ruang anggaran terbatas.
“Komisi III mendorong Pemprov melakukan penyesuaian agar proyek yang benar-benar prioritas, terutama infrastruktur vital, bisa tetap direalisasikan. Jangan sampai semua program terhenti hanya karena keterbatasan fiskal,” pungkasnya.